Meranti (sangkala.id)-Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 sebagai pemicu perpecahan. Perbedaan pilihan politik, menurut dia, harus disikapi secara dewasa demi menjaga persatuan dan kondusivitas daerah.
Pesan itu disampaikan Asmar saat menghadiri rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas, dan Tim Keamanan Pilkades Serentak 2026 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, Kamis (9/7).
Asmar menegaskan Pilkades merupakan wujud demokrasi di tingkat desa sehingga seluruh tahapan wajib berlangsung profesional, transparan, jujur, adil, akuntabel, serta sesuai ketentuan. Keberhasilan Pilkades, kata dia, tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga kemampuan seluruh pihak menjaga keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Ia meminta perangkat daerah, camat, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi, menjaga netralitas, serta mengedepankan komunikasi agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu pembangunan daerah.
Pemkab Kepulauan Meranti juga membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas, dan Tim Keamanan untuk mengawal seluruh tahapan Pilkades. Panitia diminta mengoptimalkan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi. Tim Pengawas ditugaskan bekerja objektif, independen, dan profesional guna mencegah pelanggaran maupun potensi konflik.
Sementara Tim Keamanan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi terkait diminta melakukan pengamanan terpadu sejak tahap persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan kepala desa terpilih.
Asmar juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban agar Pilkades berlangsung aman dan lancar. Para camat diminta aktif membina pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Asmar mengungkapkan rencana memberikan hadiah umrah kepada maksimal tiga kepala desa berprestasi pada 2027, dengan syarat tidak memiliki temuan dari BPK maupun Inspektorat serta disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Rapat dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, para camat, kepala bagian Setdakab, serta tamu undangan.***(asril)
