Meranti (Sangkala.id)-Dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti memasuki babak krusial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti kini mengintensifkan penyidikan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Penyidik masih menelusuri aliran anggaran dan peran sejumlah pihak yang diduga terlibat. Penetapan tersangka belum dilakukan karena Kejari masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dari auditor berwenang.
Perkembangan kasus ini menjadi sorotan publik di Kepulauan Meranti. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak mana pun.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir kasus tersebut berhenti setelah pengembalian kerugian negara. Menurutnya, pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana korupsi.
“Kalau kerugian negara dikembalikan lalu kasus dihentikan, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa runtuh. Pelaku tetap harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Warga juga menyoroti ketimpangan penegakan hukum yang kerap dirasakan masyarakat. Kasus kejahatan kecil sering cepat dipublikasikan dan diproses, sementara perkara korupsi yang melibatkan pejabat dinilai membutuhkan waktu lebih lama untuk terungkap.
Desakan pun menguat agar Kejari Meranti segera menetapkan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi syarat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tuntutan publik sekaligus memastikan proses hukum berjalan adil dan tuntas.
Hingga Kamis malam, Kejari Meranti belum menyampaikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan maupun jadwal konferensi pers mengenai perkara tersebut.***(karim)
