Pekanbaru (Sangkala.id)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel melalui Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, di Ruang Melati Lantai III Kantor Gubernur Riau, Rabu (11/2/2026).
FGD ini menjadi langkah penting untuk memvalidasi data dan fakta lapangan sepanjang 2025, sekaligus menyusun arah kebijakan yang lebih inklusif ke depan.
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, mewakili Plt Gubernur Riau. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa IDI bukan sekadar statistik, melainkan ukuran nyata sejauh mana prinsip demokrasi dan kepastian hukum dirasakan masyarakat.
"Indeks Demokrasi harus menjadi cermin sejauh mana hak-hak rakyat dijamin dan dijalankan secara konsisten di lapangan," ujarnya.
FGD menghadirkan dua narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, yakni Dr. Asep Riyadi dan Emilia Dharmayanthi, yang memaparkan analisis 22 indikator penyusun IDI.
Emilia menjelaskan, data IDI disusun secara faktual, berbasis peristiwa nyata, bukan opini atau persepsi. Sejumlah indikator utama yang dibahas meliputi kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, partisipasi publik, serta transparansi lembaga demokrasi.
Isu partisipasi politik perempuan dan akses kelompok rentan menjadi fokus penting pada aspek kesetaraan. Sementara indikator transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik mencerminkan kapasitas lembaga demokrasi yang sehat.
Indikator pendidikan politik juga mendapat sorotan. Emilia menilai, aktivitas sekolah kader partai politik selama 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kader berintegritas dan memahami nilai demokrasi.
Kepala Badan Kesbangpol Riau, Boby Rachmat, menambahkan bahwa hasil FGD akan diintegrasikan dalam RPJMD Riau 2025–2029.
"Kita tidak hanya mengejar angka, tapi kualitas. Bedah indikator ini membantu kita tahu di mana titik lemah demokrasi kita, apakah di regulasi, implementasi, atau koordinasi," jelasnya.
Zulkifli Syukur menutup kegiatan dengan mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi antara data, kebijakan, dan pelaksanaan lapangan.
"FGD ini menjadi ruang dialog penting agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Pemprov Riau optimistis, melalui validasi data IDI yang komprehensif, daerah ini mampu meningkatkan kualitas demokrasi yang transparan, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus menjaga stabilitas politik dan iklim investasi di Bumi Lancang Kuning.***
