Jakarta (Sangkala.id)-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, SM, MM langsung mendatangi Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) untuk memperjuangkan konektivitas transportasi Meranti yang dinilai masih tertinggal, Selasa (10/2/2026).
Langkah ini menunjukkan persoalan infrastruktur transportasi dan logistik di Kepulauan Meranti belum sepenuhnya terjawab, meski daerah tersebut berada di jalur strategis Selat Malaka, salah satu choke point pelayaran internasional tersibuk di dunia.
"Konektivitas bagi kami bukan sekadar akses, tapi soal bertahan hidup ekonomi daerah. Kalau transportasi tersendat, logistik mahal, rakyat yang menanggung," tegas Muzamil di hadapan Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn.) Drs. Suntana, M.Si.
Dalam audiensi itu, Pemkab Meranti secara terbuka meminta percepatan sejumlah proyek vital: Pelabuhan Dorak, Jembatan Panglima Sampul, rute kapal Ro-Ro ke Kepulauan Riau, revitalisasi jembatan penghubung kecamatan, hingga peningkatan Pelabuhan Rakyat Kempang.
Selama ini, persoalan klasik yang dihadapi Meranti adalah biaya logistik tinggi, keterbatasan akses antarwilayah, dan lambatnya distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan yang seharusnya menjadi beranda terdepan Indonesia.
Muzamil menegaskan, tanpa dukungan infrastruktur dari pusat, Meranti akan kesulitan menjalankan berbagai program nasional, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan dan konektivitas wilayah perbatasan.
Audiensi ini sekaligus menjadi ujian komitmen pemerintah pusat dalam memperhatikan daerah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterisolasian transportasi.
Wamenhub Suntana menyatakan akan mendorong tindak lanjut sesuai mekanisme perencanaan Kemenhub. Namun publik Meranti tentu menunggu realisasi konkret, bukan sekadar janji koordinasi lintas meja birokrasi.
Bagi Meranti, konektivitas bukan proyek jangka pendek, melainkan kebutuhan mendesak untuk menekan disparitas harga, membuka akses ekonomi, dan memperkuat posisi strategis di jalur internasional Selat Malaka.
Kini bola ada di pemerintah pusat: apakah percepatan pembangunan transportasi Kepulauan Meranti benar-benar menjadi prioritas nasional, atau kembali masuk daftar tunggu panjang proyek perbatasan.***(asril)
