Jakarta (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Siak mengintensifkan langkah strategis dengan melakukan rangkaian pertemuan maraton ke sejumlah kementerian dan lembaga dalam satu hari penuh. Fokus utama: pembenahan BUMD energi, penyelamatan pelabuhan, hingga penguatan infrastruktur transportasi demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam agenda tersebut, rombongan diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa. Keduanya memberikan arahan dan dukungan terhadap berbagai langkah strategis pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal dan tata kelola.
Selanjutnya, pertemuan dengan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily membahas penguatan pendidikan kebangsaan dan kepemimpinan daerah sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Fokus utama kunjungan tertuju pada pembenahan BUMD migas PT Bumi Siak Pusako (BSP). Dalam pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirjen Migas Laode Sulaiman, dibahas tiga agenda prioritas:
* Pertama, Komitmen Kerja Pasti (KKP).
BSP memiliki kewajiban mengeksplorasi tujuh sumur tambahan, termasuk menjalankan survei seismik, program Enhanced Oil Recovery (EOR), dan studi Geology & Geophysics Review (GGR). Total kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 130 juta dolar AS. Pemkab Siak menyatakan komitmen menjalankan kewajiban tersebut sesuai arahan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
* Kedua, Penggantian Pipa Salur Minyak Secara Permanen.
Selama ini infrastruktur pipa dinilai sudah uzur dan kerap memicu kendala produksi, bahkan memaksa penggunaan trucking dengan biaya tinggi. Pemerintah daerah mendorong penggantian total jalur pipa guna meningkatkan efisiensi lifting dan menekan cost produksi, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan PAD.
* Ketiga, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Direksi Tetap.
Pemilihan direksi definitif akan dilakukan secara profesional dan transparan dengan melibatkan unsur independen, termasuk dari Kementerian ESDM, SKK Migas, akademisi, dan profesional energi.
Penyelamatan Pelabuhan KITB dan Nasib Ratusan Pekerja
Agenda dilanjutkan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, didampingi Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.
Kementerian Perhubungan menyoroti pengelolaan pelabuhan sebelumnya oleh PT Samudera Siak yang dinilai bermasalah hingga berujung ambruknya fisik pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Pemerintah daerah memastikan direksi lama telah diberhentikan dan berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh.
Kemenhub membuka peluang agar BUMD Siak kembali menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan badan hukum baru yang lebih akuntabel.
Di sisi lain, ambruknya pelabuhan menyebabkan ratusan tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Pemkab Siak mengajukan izin Ship-to-Ship (STS) transfer sementara agar aktivitas tetap berjalan sembari menunggu perbaikan infrastruktur. Permohonan tersebut mendapat respons positif dan akan diproses secara administratif.
Jembatan Timbang dan Pencegahan ODOL
Selain itu, Pemkab Siak juga mengusulkan pembangunan jembatan timbang guna mencegah praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) yang berpotensi merusak infrastruktur, termasuk Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah. Usulan tersebut mendapat tanggapan positif untuk ditindaklanjuti secara teknis.
Rangkaian pertemuan ini menegaskan langkah agresif Pemkab Siak dalam mengawal pembenahan BUMD, menyelamatkan sektor pelabuhan, serta menjaga infrastruktur strategis daerah.
Pemerintah daerah optimistis, dengan dukungan kementerian dan lembaga, upaya ini akan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Siak.***
