Bengkalis (Sangkala.id)-Ketegangan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, terus memanas. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Riau–Kepri mengecam keras langkah aparat kepolisian yang disebut-sebut akan menurunkan pasukan untuk membubarkan aksi damai warga terhadap PT Priatama Riau.
Kabid PTKP HMI Badko Riau-Kepri, Muhammad Aidil, menilai tindakan itu sebagai bentuk keberpihakan aparat kepada perusahaan, bukan kepada rakyat yang sedang memperjuangkan haknya.
"Kami mengecam keras jika benar polisi mau dibenturkan dengan masyarakatnya sendiri hanya demi melindungi kepentingan korporasi. Itu bukan fungsi Polri, dan itu jelas mencederai hati rakyat," tegas Aidil, Kamis (16/10/2025).
Aidil mengungkapkan, PT Priatama Riau yang menjadi sumber konflik diduga tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) yang sah. Karena itu, ia menyebut langkah aparat yang terkesan melindungi perusahaan justru sangat janggal dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
"Bagaimana mungkin negara membela perusahaan yang izinnya saja diduga tidak ada? Seharusnya polisi menertibkan perusahaan itu, bukan malah mengancam rakyat yang menuntut hak plasma mereka," ujarnya.
Menurut Aidil, persoalan ini bukan sekadar konflik ekonomi, melainkan ujian keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Ia menilai masyarakat Rupat berjuang secara damai menuntut hak mereka, bukan melakukan tindakan anarkis.
Lebih jauh, Aidil menegaskan bahwa warga Pulau Rupat adalah bagian dari rakyat Indonesia yang selama ini menjaga batas terluar wilayah NKRI. Karena itu, penggunaan kekuatan aparat justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat di garis depan kedaulatan bangsa.
"Rupat itu pulau terluar, penjaga kedaulatan bangsa. Sangat menyedihkan jika aparat negara datang membawa tekanan. Jangan sampai rakyat di ujung negeri merasa negeri ini bukan miliknya lagi," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, HMI mengajak seluruh jajaran Polri-khususnya Polda Riau dan Polres Bengkalis-untuk tetap profesional, humanis, dan tidak berpihak dalam menangani situasi di Rupat.
"Kami yakin Polri masih punya hati nurani. Kami percaya Polri tidak akan menodai wibawa institusinya hanya demi kepentingan korporasi. Negara ini milik rakyat, bukan milik korporat," tutup Aidil.
Konflik antara masyarakat Desa di Pulau Rupat dan PT Priatama Riau telah berlangsung bertahun-tahun, terutama terkait hak plasma dan izin usaha perkebunan yang dinilai tidak jelas. Aksi damai warga yang berlangsung pekan ini dikabarkan mendapat ancaman pembubaran, memicu solidaritas berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Riau.***
