Pekanbaru (Sangkala.id)-Belakangan ini gencar pemberitaan terkait defisit keuangan pemerintah Kota Pekanbaru. Hingga terancam pembayaran gaji bulan Juli. Bahkan honor RT RW sempat tertunda dibayarkan dengan alasan kas kosong. Namun, tak berapa lama kemudian honor RT RW dapat dibayarkan. Pj Walikota  Risnandar Mahiwa mengklaim, berkat bantuan pemprov Riau keuangan pemko teratasi. Disisi lain, sekretaris kota Pekanbaru Indra Pomi menyebut,  realisasi APBD Kota Pekanbaru hingga akhir Mei sudah mencapai 30 persen, artinya berjalan dengan baik dan masih On The Track.

Lalu apa dibalik semua pemberitaan yang muncul terhadap kondisi keuangan  Pemerintah Kota Pekanbaru?. Pendapat sebagian masyarakat hal itu ditunggangi politik menjelang pemilihan kepala daerah. Kemudian siapa yang memesan dan untuk siapa?

* Indra Pomi: Masih On The Track

Sekretaris Kota Pekanbaru Indra Pomi menyebut terhitung Januari hingga akhir Mei 2024 capaian realisasi fisik dan keuangan Pemerintah kota Pekanbaru sudah berkisar 30 persen.

Pada triwulan I dan triwulan II, Pemko Pekanbaru ditargetkan realisasi anggaran sudah mencapai 45 persen. Diharapkan, dengan waktu sisa satu bulan lagi sebelum triwulan II berakhir, target tercapai.

"Realisasi kita tetap jalan, tadi kami cek di BPKAD, capaian realisasi fisik kita itu sudah mencapai lebih kurang 30 persen, terus keuangan kita di angka 27 persen," ujar Indra, Selasa (4/6/2024) seperti dilansir Cakaplah.com.

Indra Pomi menyebut pihaknya mengecek di masing-masing OPD apa yang menjadi kendala. Namun dengan capaian tersebut, ia menilai masih dalam batas normal.

"Tapi kami kira di 30 persen itu sudah lumayan. Serapan anggaran, triwulan I 20 persen, triwulan II 25 persen, triwulan III 25 persen, dan triwulan IV 30 persen," sebutnya.

"Harusnya di akhir Juni nanti sudah 45 persen, jadi ini masih on the track lah," sambungnya.

* Sempat Minus

Pj Walikota Pekanbaru menyebut keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru sempat minus dan anggaran untuk satu tahun hanya tersisa sampai di bulan Mei. Tetapi berkat bantuan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, keberlangsungan keuangan pemerintah kota Pekanbaru kembali pulih.

"Berkat bantuan pemerintah Provinsi Riau melalui bapak Pj Gubernur Riau SF Haiyanto, keuangan pemko Pekanbaru kembali pulih," ujar Pj Walikota Risnandar Mahiwa pekan lalu.

Dikatakan Pj Wako, Pj gubernur Riau memberikan energi positif bagi keberlanjutan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan membuka dan membantu kran anggaran.

Menurut pengakuan Pj Wako Pekanbaru Risnandar, terjadinya minus keuangan di pemerintah kota disebabkan anggaran untuk tahun 2024  dihabiskan diawal tahun. Sehingga berimbas kepada kegiatan dan gaji serta tunjangan ASN Pemko Pekanbaru.

"Kegiatan seharusnya satu tahun, namun dihabiskan diawal tahun. Sehingga anggaran Pemko Pekanbaru hanya sampai di bulan Mei," ujar Risnandar didampingi Sekdako Pekanbaru Indra Pomi.

"Alhamdulillah, berkat Pj Gubernur Riau yang bersedia embantu keuangan Pemko Pekanbaru, sehingga gaji ASN dan kegiatan lainnya dapat berjalan," tambah Pj Wako.

Dikatakan Risnandar, mengetahui anggaran kas Pemko Pekanbaru minus, dirinya dan Sekdako langsung menghadap Pj Gubernur Riau untuk meminta bantuan agar keuangan Pemko Pekanbaru kembali pulih.

Pj Wako Pekanbaru berharap kepada seluruh OPD agar memaksimalkan kegiatan yang ada di Pemko Pekanbaru. Khusus Bapenda Kota memaksimalkan pendapatan untuk meningkatkan PAD Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Saya berharap seluruh OPD memaksimalkan kegiatan, khusunya Bapenda agar PAD Pekanbaru meningkat demi keberlangsungan kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru," harap Risnandar.

* Defisit Anggaran

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan audit keuangan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Permintaan audit keuangan Pemko Pekanbaru ini disampaikan menyusul terjadinya defisit anggaran yang disebabkan oleh manajemen keuangan yang kurang baik di instansi-instansi pemerintah daerah.

Defisit anggaran tersebut telah mengancam pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

"Pak Pj Walikota Pekanbaru minta Pemprov Riau untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru," ujar Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Senin 29 Juli 2024.

Pj Gubri mengungkapkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru akan diaudit oleh Inspektorat Riau. Langkah ini diambil untuk membantu Pemko Pekanbaru dalam menelusuri aliran dana.

"Alhamdulillah, surat timnya sudah saya teken untuk memeriksa Pemko Pekanbaru," tambahnya.

Menurut laporan yang diterima Pj Gubri dari Pj Walikota Pekanbaru, defisit anggaran telah menyebabkan gaji pegawai bulan Juli tidak dapat dibayarkan. Namun, masalah ini telah diatasi dengan bantuan dana dari Pemprov Riau.

"Mohon maaf saja, jangankan memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, gaji bulan Juli tidak ada, habis karena defisit. Itu lah saya drofing, saya lapor ke Pak Mendagri, dan Pak Mendagri bilang silahkan. Itu sudah saya drofing," jelasnya.

* Realisasi 19 Persen

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di triwulan (TW) I baru 19 persen. Hanya saja menurut Skeretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution capaian itu dinilai masih baik. Sebab hampir mencapai target yang ditetapkan.

"Realisasi APBD kita sesuai dengan target. Jadi kalau di TW I itu realisasinya 20 sekian persen. Kita sudah mencapai 19 persen lebih, artinya bobot realisasi kita tidak jauh dari target yang akan dicapai di TW I," sebut Indra, Senin (22/5/2023) seperti lansir dari berbagai media.

Menurutnya, realisasi APBD Pemko Pekanbaru ini akan meningkat pada TW II ini. Pasalnya, sejumlah kegiatan pada TW II sudah dilakukan sejak TW I.

"Realisasi di TW II ini akan lebih cepat, karena pengerjaan, persiapan ini sudah dilakukan di TW I, jadi TW II tinggal pelaksanaannya saja," katanya.

Ia menyebut, meski realisasi APBD pada TW I sesuai target, akan tetapi masih ada beberapa OPD yang masih rendah realisasinya.

"OPD yang masih rendah ada beberapa ya, mungkin itu berkaitan dengan pelaporan. Jadi kita monitornya itu dari aplikasi EKA (evaluasi kinerja anggaran). Di situ ada beberapa dari OPD dan kecamatan yang bobotnya masih di bawah 15 persen," sebutnya.

Pihaknya juga sudah melakukan evaluasi terhadap OPD dan kecamatan yang realisasinya masih rendah. Pihaknya juga akan kembali melakukan evaluasi OPD tersebut.***(tim)