Kampar (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmen menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Di tengah keterbatasan fiskal dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah daerah akan memprioritaskan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Senin (26/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.H.I., didampingi pimpinan DPRD dan dihadiri anggota dewan.

Ahmad Taridi mengapresiasi penyampaian Ranperda APBD 2027 sekaligus berbagai pandangan fraksi. Ia berharap masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran agar kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam jawabannya, Pemkab Kampar menyampaikan apresiasi kepada delapan fraksi DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, atas saran, pertanyaan, serta masukan yang disampaikan.

Pemerintah menilai seluruh pandangan tersebut penting untuk menyusun APBD yang realistis, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Keterbatasan fiskal, termasuk penurunan DBH, menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui efisiensi belanja, penetapan skala prioritas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rancangan APBD 2027, target PAD ditetapkan sebesar Rp572,787 miliar. Untuk mencapainya, pemerintah akan memperkuat pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta menerapkan digitalisasi pemungutan dan pemutakhiran data pendapatan.

Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran, mulai dari peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, hingga pemerataan infrastruktur. Pemerintah juga memprioritaskan fasilitasi pesantren, penguatan pengawasan keuangan desa, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi dengan DPRD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan investasi, serta memperluas pemerataan pembangunan di Kabupaten Kampar.

Pemkab Kampar membuka ruang pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD untuk mendalami berbagai masukan yang masih memerlukan penjelasan. Langkah ini diharapkan menghasilkan APBD 2027 yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.***(feb)