Meranti (Sangkala.id)-Jalur perdagangan lintas negara di Kepulauan Meranti menyisakan tantangan bagi pengawasan obat dan makanan. Letak geografis yang berhadapan langsung dengan negara tetangga membuat pangan dari luar negeri mudah masuk dan beredar di tengah masyarakat.
Kondisi itu menjadi salah satu perhatian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru saat bertemu Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar di Kantor Bupati, Kamis (8/10/2026).
Kepala BBPOM di Pekanbaru Sofiyani Chandrawati Anwar mengatakan pengawasan obat dan makanan membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah. Menurut dia, program BPOM di daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah setempat agar pengawasan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Program kami juga harus sejalan dengan program pemerintah daerah,” ujar Sofiyani.
Pangan Luar Negeri Jadi Titik Rawan
Pemetaan kerawanan BPOM menunjukkan pangan dari luar negeri menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian. Pengawasan dinilai perlu dilakukan berkelanjutan karena permintaan masyarakat terhadap produk tersebut masih ada.
Persoalan ini semakin kompleks karena Meranti merupakan daerah kepulauan dan perbatasan. Bupati Asmar mengatakan mobilitas barang dari negara tetangga sudah berlangsung lama.
Sebagian produk luar negeri juga diminati karena harganya dinilai lebih murah dibandingkan produk sejenis dari dalam negeri. Karena itu, Asmar meminta pengawasan dilakukan secara bijak dan terkoordinasi agar perlindungan konsumen tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Jarak kita dengan negara tetangga memang cukup dekat. Karena itu, ada aktivitas ini susah ditinggalkan,” kata Asmar.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat pengawasan di minimarket, pusat perdagangan dan titik peredaran barang.
DAK Rp400 Juta Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, BPOM juga menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk mendukung pengawasan obat dan makanan.
Sofiyani menyebut nilai dukungan tahun ini sekitar Rp400 juta. Penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi perhatian agar Meranti berpeluang kembali memperoleh dukungan serupa pada tahun berikutnya.
“Dengan komitmen pemerintah daerah, penyerapan yang baik dan pertanggungjawaban yang baik, tahun depan Meranti bisa memperoleh kembali,” ujarnya.
BPOM juga mendorong Meranti meningkatkan capaian program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Sejumlah kegiatan sudah berjalan, termasuk pengawasan pangan industri rumah tangga pada tahap sebelum dan sesudah produk beredar.
Namun, masih terdapat kekurangan dokumen dan data dukung. Kondisi itu membuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperkuat.
UMKM Sagu Ikut Dibina
Pengawasan tidak berhenti pada produk yang beredar. BPOM juga menyasar pelaku UMKM pangan.
Dalam beberapa hari terakhir, tim BPOM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengunjungi sejumlah sarana produksi pangan, termasuk produsen mi sagu dan olahan berbahan dasar sagu.
Bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik juga diberikan kepada industri rumah tangga bersama Dinas Kesehatan. Edukasi keamanan pangan turut menyasar pelajar, salah satunya di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi.
Pengawasan juga dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari tugas BPOM sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah berbagai tantangan, Meranti memiliki rekam jejak positif dalam program keamanan pangan. Desa Bangko pernah meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Desa Pangan Aman pada 2023.
BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sejumlah sarana pelayanan kefarmasian, seperti apotek, Instalasi Farmasi Kabupaten dan rumah sakit.
Hasil pengawasan tidak menemukan temuan kritis. Catatan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan obat dan dokumentasi, termasuk alat pengukur suhu di Instalasi Farmasi yang belum dikalibrasi.
Hasil pengawasan akan disampaikan kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk ditindaklanjuti.
Bagi Asmar, pengawasan harus berjalan seiring dengan karakter Meranti sebagai daerah kepulauan dan perbatasan. Pemerintah daerah ingin keamanan obat dan makanan terjaga, tetapi aktivitas ekonomi masyarakat tetap terlindungi.
“Kita perlu melakukan pengawasan bersama. Jika ditemukan barang yang perlu ditindaklanjuti, tentu harus dilakukan sesuai aturan,” tegasnya.
Pertemuan BPOM dan Pemkab Meranti memperlihatkan satu persoalan yang tidak sederhana: menjaga keamanan pangan di wilayah perbatasan sekaligus memahami realitas perdagangan masyarakat. Kuncinya bukan hanya pada penindakan, tetapi juga data, edukasi, pembinaan UMKM dan koordinasi lintas instansi.***(asril)
