Meranti (Sangkala.id)-Kondisi keuangan Kepulauan Meranti yang mengalami defisit menuntut pemerintah daerah dan DPRD mengubah cara menentukan prioritas pembangunan. Belanja yang menyentuh kebutuhan warga dinilai harus ditempatkan di atas agenda seremonial dan kepentingan sekunder.
Dewan Etik PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Kepulauan Meranti, Karim, mengatakan sinergi eksekutif dan legislatif menjadi penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Menurut dia, DPRD perlu mengoptimalkan tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Rapat dan agenda kedewanan semestinya lebih banyak diarahkan pada kebijakan strategis serta persoalan yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
“Jalankan dulu tugas pokok dan fungsi DPRD secara maksimal. Soal pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan, nanti dulu. Kita harus realistis melihat kondisi keuangan daerah yang sedang defisit,” kata Karim, Sabtu (19/9/2026).
Karim juga meminta Pemda Meranti melakukan efisiensi secara terukur. Pemangkasan anggaran, kata dia, jangan sekadar mengurangi belanja, tetapi mengalihkan anggaran dari kegiatan kurang produktif ke kebutuhan mendesak.
Infrastruktur dasar, termasuk jalan desa yang menjadi jalur ekonomi masyarakat, dinilai perlu mendapat prioritas.
“Pemda harus pangkas yang tidak perlu. Dahulukan yang urgent. Jangan sampai saat rakyat diminta berhemat, belanja birokrasi dan kegiatan tidak prioritas tetap berjalan,” ujarnya.
Karim berharap kondisi fiskal yang ketat menjadi momentum bagi Pemda dan DPRD Meranti memperkuat tata kelola anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***(asril)
