Siak (Sangkala.id)-Bupati Siak Afni Zulkifli tegas menolak skema pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang ditawarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Afni menilai, Siak tidak membutuhkan pinjaman baru. Pemerintah daerah justru membutuhkan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak daerah untuk membayar kewajiban yang sudah menumpuk.
"Kami sudah punya utang sama pihak ketiga dan butuhnya cash, hak DBH disalurkan. Bukan dalam bentuk proyek. Kami butuh untuk bayar utang. Bukan malah berutang," kata Afni, Rabu (9/9/2026).
Menurut Afni, skema pinjaman SMI berpotensi menambah beban fiskal daerah. Pinjaman Rp100 miliar dengan bunga 6 persen, misalnya, akan menimbulkan beban sekitar Rp6 miliar.
"Enam persen itu Rp6 miliar. Itu setara jalan satu kilometer base A atau bisa semenisasi jalan kampung dua kilometer," ujarnya.
Afni juga menilai kebijakan tersebut kurang tepat jika diterapkan secara seragam. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan kemampuan fiskal berbeda.
Selain infrastruktur, DBH dibutuhkan untuk membiayai pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, beasiswa, serta dukungan bagi guru ngaji dan guru di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Pemberian pinjaman SMI hanya mengajarkan daerah untuk berutang. Sementara banyak kepala daerah terlilit utang akibat keterlambatan pusat membayarkan kewajiban DBH. Hutang lagi ke SMI hanya akan menambah berat daerah," tegasnya.
Afni meminta pemerintah pusat menempatkan pinjaman SMI sebagai opsi, bukan kebijakan wajib bagi seluruh daerah.
"Menjadikan ini sebagai alternatif silakan. Tapi kalau ini jadi kebijakan kolektif, menyusun sembah jari sepuluh, jangan," katanya.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan pemerintah tengah menyosialisasikan skema pinjaman SMI untuk pembangunan infrastruktur daerah. Cicilan pinjaman nantinya dibayar pemerintah pusat menggunakan sebagian DBH daerah.
Namun bagi Afni, persoalan utama Siak bukan kekurangan proyek, melainkan kebutuhan mendapatkan hak DBH dalam bentuk dana tunai.
"Karena tiap daerah beda-beda persoalan dan dinamikanya. Daerah bisa makin kecewa karena sedang susah. Sementara yang diminta hanya hak daerah. Tak lebih dari itu," ujarnya.***
