Bengkalis (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempercepat pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran.
Upaya itu dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Pemutakhiran DTSEN dan Mekanisme Sanggah Status Exclude Penerima Bantuan Sosial di Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan digelar Dinas Sosial Bengkalis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis. Bupati Bengkalis diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hambali.
Hambali menegaskan data menjadi dasar utama kebijakan pemerintah. Pemutakhiran DTSEN harus menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual, bukan sekadar memenuhi administrasi.
“Kalau datanya benar, kebijakannya akan lebih tepat. Jika datanya keliru, program yang baik sekalipun berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Hambali.
Ia meminta proses pendataan dilakukan cepat, teliti dan bertanggung jawab. Warga yang memenuhi kriteria harus mendapat haknya, sementara data warga yang tidak lagi memenuhi syarat perlu diperbaiki.
Mekanisme sanggah status exclude juga menjadi perhatian. Warga yang merasa datanya tidak sesuai kondisi dapat menyampaikan keberatan untuk diverifikasi petugas di lapangan.
Pemkab Bengkalis berharap pembaruan DTSEN memperkuat transparansi dan memastikan bantuan sosial menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Sosial Bengkalis, Kepala BPS Bengkalis, camat, lurah, kepala desa serta petugas pendataan.***(ramd)
