Pelalawan (Sangkala.id)-Komitmen kuat pemerintah daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan Bupati Pelalawan, H. Zukri, SM., MM saat mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional Tahun 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Kehadiran Bupati Zukri dalam apel tersebut menjadi bukti dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap langkah pemerintah pusat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, khususnya menjelang musim kemarau tahun ini.
Apel kesiapsiagaan dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, jajaran TNI/Polri, BPBD, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, unsur Forkopimda, hingga pihak swasta.
Dalam amanatnya, Menko Polkam menegaskan apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh pihak berada dalam kondisi siap siaga menghadapi ancaman karhutla, terutama di Provinsi Riau yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Menurutnya, setiap aktivitas manusia terhadap lingkungan akan berdampak langsung pada kondisi alam di masa depan.
"Apel kesiapsiagaan karhutla ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi simbol kesiapan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan merawat kekayaan alam Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pelalawan H. Zukri menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkomitmen penuh mendukung langkah-langkah pencegahan karhutla melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga masyarakat di tingkat desa.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesiapsiagaan di daerah-daerah rawan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Pelalawan tidak hanya dalam bentuk dukungan kebijakan, tetapi juga melalui penguatan koordinasi lapangan serta kesiapan sumber daya dalam menghadapi potensi kebakaran.***(Tom)
