Jakarta (Sangkala.id)-Presiden Republik Indoensia (RI) Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki prosedur birokrasi yang rumit. Jokowi juga berharap reformasi struktural terus dilanjutkan agar pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berorientasi pada hasil.
Hal itu dikatakan Presiden saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Penyerahan Hasil Laporan euangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, Senin (8/7/2024) bertempat di Gedung Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta.
Dalam acara yang dihadiri para kepala daerah se-Indonesia tersebut presiden juga menegaskan bahwa Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini di banggakan para kepala daerah bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban.
"Perlu saya sampaikan dan berulang-ulang, WTP bukan sebuah prestasi, tapi kewajiban menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik," ujar presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, presiden juga meminta para kepala daerah tetap menjaga inflasi di daerah dan menindaklanjuti serta menyelesaikan setiap rekomendasi BPK agar pengelolaan APBD semakin baik.
Plt Bupati AKBP (Purn) H Asmar dan ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait laporan keuangan pemerintah tahun 2023. Laporan disampaikan Kepala BPK RI Dr Isma Yatun. Acara tersebut dihadiri Presiden dan Wakil Presiden.
H Asmar menyebut akan menindaklanjuti arahan presiden. Kemudian rekomendasi BPK RI terhadap laporan keuangan daerah menjadi fokus perhatian pemerintah kabupaten Meranti.
"Tentu kita akan menindaklanjuti apa menjadi arahan dan perhatian Bapak Presiden, sebagaimana yang telah kita laksanakan selama ini," ujar Plt Bupati H. Asmar.****(krm)
