Pekanbaru (Sangkala.id)-Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menuntaskan penanganan dugaan klaim lahan negara oleh oknum kepala Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
Salah satunya diutarakan praktisi hukum Wahyu Awaludin yang menyatakan penanganan perkara tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam kepastian hukum mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional serta kepastian hukum.
"Kami yakin rekan-rekan penyidik Polda Riau mengusut perkara ini secara profesional dan memberikan kejelasan perkembangannya. Apabila bukti menunjukkan adanya tindak pidana, prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Setiap tahapan perlu bertumpu pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata pria berkacamata itu.
Dugaan klaim lahan yang dibalut dengan penyalahgunaan kewenangan menyeruak dari Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau beberapa waktu lalu. Seorang oknum kepala desa diduga mengklaim lahan milik negara demi kepentingan bisnis keluarga. Oknum penghulu tersebut bernama Abdoel Rakhman Chan.
Ia menerbitkan sedikitnya 12 surat pernyataan kepemilikan lahan di sekitar daerah aliran sungai dengan total luas 28.391 meter persegi. Lahan itu berada di areal yang saat ini dikelola perusahaan perkebunan negara, PTPN V Kebun Sei Berlian.
Keanehan mencuat lantaran surat pernyataan tersebut diterbitkan untuk dirinya sendiri dan dilegalisasi oleh dirinya sendiri dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Senama Nenek. Dokumen bertanggal 17 Juli 2025 itu sempat beredar luas di media sosial dan menuai sorotan publik.
Dokumen yang diperoleh wartawan menunjukkan surat tersebut menggunakan kop resmi Desa Senama Nenek. Dalam isinya, Abdoel Rakhman Chan menyatakan dirinya memiliki kebun seluas 28.391 meter persegi di areal PTPN V Sei Berlian.
Surat pernyataan itu disebutkan dibuat untuk keperluan mengangkut hasil kebun dan hasil panen atas nama pemilik. Pada bagian isi tertulis pengakuan kepemilikan lahan, lengkap dengan batas dan ukuran areal.
Di bagian akhir surat, ia membubuhkan tanda tangan bermaterai Rp10.000 sebagai pihak yang menyatakan. Ironisnya, pada sisi lain, ia kembali menandatangani dokumen yang sama sebagai Kepala Desa Senama Nenek. Tak berhenti di situ, areal yang diklaim tersebut diduga turut dibagi-bagikan kepada anggota keluarganya.
Perusahaan negara sejatinya sengaja mengosongkan kawasan tersebut sebagai daerah resapan air demi keseimbangan ekosistem alam sekitar. Namun, Rahman Chan justru diduga menyerobot lahan itu dengan dalih sebagai milik pribadi individu. Tindakan sistematis ini dilaporkan telah mengganggu tata kelola lahan berkelanjutan di wilayah Tapung Hulu.
Situasi di lapangan semakin memanas seiring munculnya laporan mengenai aksi intimidasi terhadap petugas keamanan. Pengerahan massa secara terorganisir diduga dilakukan guna memperlancar upaya penguasaan lahan secara paksa tersebut. Aparat penegak hukum sedang menelusuri kaitan tindakan kekerasan ini dengan penerbitan surat pernyataan Kades.
Hingga saat ini, sejumlah saksi diketahui telah diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Riau. Diantaranya para staf kantor desa yang diduga mengetahui terbitnya surat tersebut.
Meski telah berjalan beberapa waktu, perkara itu sendiri terkesan jalan di tempat. Menurut Wahyu, pemeriksaan perlu diarahkan pada kebenaran isi surat, dasar penguasaan bidang yang diklaim, serta penggunaan kewenangan kepala desa. Penjelasan mengenai perkembangan perkara juga diperlukan agar pelapor memperoleh kepastian atas laporan yang disampaikan.
Ia turut membandingkan perkara serupa lainnya yang melibatkan oknum kepala desa. Di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah misalnya. Kejaksaan Negeri Banggai pada 2 Maret 2023 mengeksekusi mantan kepala desa setempat, Yospian Naodja, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pid/2020 tanggal 15 Juli 2020.
Wahyu menilai perkara itu relevan sebagai pembanding mengenai pertanggungjawaban kepala desa dalam penerbitan dokumen pertanahan. Namun, bentuk surat, dasar hak, kesengajaan, dan bukti dalam masing-masing perkara tetap harus diperiksa tersendiri.
"Perkara Honbola menunjukkan bahwa penerbitan surat tanah oleh kepala desa dapat berujung pidana ketika unsur pemalsuannya terbukti. Dalam perkara Senama Nenek, penyidik perlu menguji unsur-unsur itu melalui dokumen asli, keterangan para pihak, dan data pertanahan. Kesimpulannya harus lahir dari pemeriksaan tersebut,” kata Wahyu.
Ia mendorong konsistensi penegakan hukum dalam pemeriksaan dugaan pemalsuan dokumen pertanahan. Jabatan pihak yang diperiksa maupun identitas pelapor, menurutnya, tidak boleh memengaruhi penilaian atas bukti.***
