Rohil (Sangkala.id)-Akses air bersih menjadi keluhan utama warga Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, saat mengikuti reses perdana Anggota DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi, Senin (24/8) siang.
Warga menyampaikan kebutuhan sarana air bersih untuk aktivitas sehari-hari, terutama mandi dan mencuci. Persoalan itu menjadi salah satu aspirasi utama yang diserap Basiran dalam pertemuan tersebut.
Basiran mengatakan persoalan air bersih tidak cukup diselesaikan dengan solusi sesaat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan program jangka panjang agar kebutuhan air masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.
"Masalah infrastruktur, air bersih untuk cuci mandi. Jadi kita upayakan secara jangka panjangnya perlu diperhatikan," kata Basiran.
Namun, kebutuhan warga tidak bisa menunggu terlalu lama. Basiran menyebut akan mencari langkah yang dapat dijalankan dalam waktu dekat sembari menyiapkan solusi permanen.
Ia berencana berkomunikasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rohil untuk melihat kemungkinan penyediaan sumur bor.
"Untuk jangka dekatnya kita akan komunikasi dengan pihak Perkim, mengingat katanya sumur bor itu sangat diperlukan masyarakat," ujarnya.
Menurut Basiran, sumur bor bisa menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Ia juga akan melihat kemungkinan pembangunan fasilitas tersebut melalui mekanisme swakelola agar pengerjaan dapat berlangsung lebih cepat.
"Apakah bisa Perkim nanti mengadakan swakelola agar cepat dimanfaatkan masyarakat," katanya.
Basiran menegaskan aspirasi warga akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Ia menilai akses air bersih berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kebersihan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Karena itu, kebutuhan tersebut perlu masuk dalam perhatian pemerintah saat menyusun prioritas pembangunan.
Reses di Bagan Punak menjadi titik awal Basiran menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Persoalan infrastruktur dasar dan kebutuhan layanan publik akan menjadi catatan untuk dibawa ke pembahasan pembangunan daerah.***(zal)
