Bengkalis (Sangkala.id)-Bupati Bengkalis Kasmarni membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau di Ruang Rapat Dang Merdu Kantor Bupati Bengkalis, Senin (8/6/2026).
Kegiatan itu menjadi bagian upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutannya, Kasmarni mengapresiasi dukungan dan pendampingan BPKP Riau dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah, bukan sekadar kewajiban administratif.
"SPIP harus melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan agar program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel," ujarnya.
Kasmarni juga menekankan pengendalian korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada capaian indikator penilaian. Menurut dia, penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun birokrasi profesional dan bebas praktik korupsi.
Dalam kesempatan itu, Kasmarni memaparkan hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi 2025 dari BPKP Riau. Kabupaten Bengkalis memperoleh skor SPIP 2,872, Manajemen Risiko Indeks 2,866, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 2,378. Nilai tersebut dinilai masih memerlukan penguatan di berbagai sektor.
Ia optimistis kegiatan asistensi bersama BPKP mampu meningkatkan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dan efektivitas pengendalian korupsi di Bengkalis. Forum itu juga diminta menjadi ruang mengidentifikasi kelemahan serta menyusun langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Riau Evenri Sihombing, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Agung Tri Kartiwan beserta tim, Sekretaris Daerah Bengkalis, Inspektur Daerah Radius Akima, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Bengkalis.***(inf)
