Bengkalis (Sangkala.id)-DPRD Bengkalis melayangkan ultimatum tegas kepada PDAM Tirta Terubuk untuk segera menuntaskan krisis distribusi air bersih yang terus dikeluhkan masyarakat. Dalam rapat lintas komisi, legislatif memberi tenggat waktu tiga bulan bagi manajemen PDAM untuk menunjukkan hasil nyata. Senin (6/4/2026)
Rapat yang digelar di ruang Komisi I DPRD Bengkalis itu berlangsung dengan sorotan tajam. Para anggota dewan menilai, persoalan distribusi air yang berlarut-larut tidak lagi bisa ditoleransi, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, menegaskan bahwa DPRD tidak ingin lagi mendengar alasan berulang tanpa diikuti tindakan konkret.
"Air adalah kebutuhan pokok. Tidak ada ruang untuk alasan yang terus diulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan dan tindakan nyata," tegasnya.
Ini merupakan kali ketiga PDAM Tirta Terubuk dipanggil DPRD Bengkalis. Namun hingga kini, solusi yang diharapkan belum juga terlihat, sementara kondisi distribusi air di lapangan masih jauh dari normal.
Kondisi sumber air baku yang belum pulih dan cenderung berlumpur turut memperparah situasi. DPRD menilai, persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya respons cepat dan terukur dari manajemen.
Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rendra Wardana alias Iyan Kancil, secara terbuka menyoroti stagnasi kinerja PDAM. Ia menilai, rapat yang sudah berulang kali digelar hanya menghasilkan penjelasan yang sama tanpa perubahan signifikan.
"Tiga kali rapat, tapi tidak ada pergeseran. Ini bukan lagi soal kendala, melainkan soal keseriusan. Kami beri waktu tiga bulan, jika tidak ada hasil, mundur adalah konsekuensi logis," ujarnya.
Nada lebih keras juga disampaikan dalam forum rapat. Ia menilai pengalaman panjang manajemen seharusnya mampu melahirkan solusi nyata.
"Bapak sudah lebih 20 tahun bekerja dan dua tahun jadi direktur di PDAM, masa tidak ada solusi. Kalau dalam waktu yang ditentukan tidak juga ada solusi, silakan mundur saja dari jabatan," tegas Rendra Wardana alias Iyan Kancil dengan nada keras.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Firman, juga menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja manajemen PDAM yang dinilai lamban dan tidak progresif dalam menghadapi krisis.
"Kalau hal sederhana saja tidak bergerak, bagaimana mau bicara solusi besar? Kerja itu dimulai, bukan ditunggu," katanya.
Ia juga menyoroti persoalan mendasar seperti kondisi waduk yang telah mengalami sedimentasi berat namun belum ditangani secara serius.
Sorotan tajam juga datang dari Hendra Jeje yang mempertanyakan akuntabilitas pimpinan PDAM. Ia menilai, kesenjangan antara rencana dan realisasi semakin lebar, sementara masyarakat terus menanggung dampaknya.
"Rencana terus ada, tapi hasil tidak terlihat. Masyarakat tidak hidup dari rencana. Mereka butuh air hari ini, bukan janji besok," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Bengkalis juga meminta transparansi penuh terkait kondisi teknis dan keuangan PDAM, serta mendesak penyusunan peta kerja yang jelas dan terukur, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Rapat lintas komisi ini menjadi sinyal kuat bahwa kesabaran DPRD mulai habis. Jika dalam waktu yang diberikan tidak ada perubahan signifikan, tekanan terhadap manajemen PDAM dipastikan akan semakin meningkat, seiring tuntutan masyarakat akan layanan air bersih yang layak dan merata. ***(Ramd)
