Rohil (Sangkala.id)-DPRD Kabupaten Rokan Hilir kembali menggelar rapat paripurna, Senin (30/3), dengan agenda penyampaian dua Ranperda usulan pemerintah daerah. Rapat berlangsung khidmat dan kuorum terpenuhi, namun substansi pembahasan kini menjadi sorotan, sejauh mana dewan benar-benar menguji kebijakan, bukan sekadar meloloskan.
Dua Ranperda yang diajukan mencakup perubahan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Riset dan Inovasi. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan dan pembangunan berbasis teknologi. Di atas kertas, arah ini terdengar ideal.
Namun realitasnya, kebijakan pajak kerap berujung pada beban masyarakat jika tidak dikawal ketat. Sementara program inovasi daerah sering berhenti di konsep tanpa dampak nyata di lapangan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rohil, Maston, didampingi pimpinan dewan lainnya, serta dihadiri Wakil Bupati Jhony Charles dan jajaran OPD. Maston menegaskan pentingnya pembahasan mendalam dan keseimbangan antara target pendapatan dan kemampuan masyarakat.
Pernyataan itu menjadi krusial, tetapi belum cukup. DPRD dituntut lebih dari sekadar mengingatkan harus berani mengoreksi. Tanpa sikap kritis, Ranperda berpotensi menjadi beban baru, bukan solusi.
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) disebut sebagai langkah lanjutan. Publik berharap Pansus bekerja terbuka, melibatkan masyarakat secara nyata, bukan sekadar formalitas uji publik.***(zal)
