Pekanbaru (Sangkala.id)-Suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendadak bergejolak. Setelah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal pekan ini, roda pemerintahan langsung bergerak cepat di bawah kendali Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Dalam waktu singkat, SF Hariyanto melakukan perombakan besar-besaran: 10 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diganti. Langkah ini sontak memunculkan spekulasi liar di kalangan pegawai dan pengamat politik daerah. Ada yang menilai ini sebagai langkah penyegaran birokrasi, namun tak sedikit pula yang membaca sebagai tanda dimulainya "perang sebenarnya" antara dua poros kekuasaan-kubu Abdul Wahid dan barisan SF Hariyanto.

Di internal Pemprov, aroma persaingan itu sejatinya sudah lama tercium. Abdul Wahid dikenal dekat dengan sejumlah pejabat yang ia tunjuk sejak awal masa jabatannya. Sementara SF Hariyanto, yang semula menjabat Sekretaris Daerah, memiliki jejaring birokrasi yang tak kalah kuat.

Kini, setelah Wahid tersandung kasus korupsi dan ditahan KPK, peluang bagi SF Hariyanto untuk menata ulang barisan terbuka lebar.

"Pergantian ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab menjalankan pemerintahan agar tetap stabil," tegas SF Hariyanto dalam keterangannya di Gedung Daerah, Kamis (6/11).

Namun, seorang pejabat Pemprov yang enggan disebut namanya menyebut langkah cepat itu juga bernuansa balas arah.

"Beberapa nama yang diganti itu orang dekat Pak Wahid. Sekarang banyak wajah baru yang lebih dekat ke Pak SF,"  ujarnya lirih.

Perubahan tersebut menandai babak baru dinamika kekuasaan di Riau. Di satu sisi, SF Hariyanto dituntut menjaga stabilitas birokrasi agar pelayanan publik tidak terganggu. Namun di sisi lain, publik melihat momentum ini sebagai cara menegaskan kendali penuh atas pemerintahan yang sempat terpecah akibat kasus hukum sang gubernur.

Pakar politik Universitas Riau, Dr. Ahmad Syaifuddin, menilai langkah SF Hariyanto wajar namun berisiko.

"Dalam situasi darurat kepemimpinan, Plt memang perlu bergerak cepat. Tapi kalau terlalu drastis, bisa memunculkan resistensi baru dari kubu lama," ujarnya.

Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah SF Hariyanto berikutnya. Apakah ia mampu menjaga keseimbangan di tengah pusaran loyalitas yang terbelah, atau justru membuka babak baru pertarungan pengaruh di balik kursi pemerintahan Riau.***

1. Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau dari Zulkifli Syukur kepada Jenri Salmon Ginting (Staf Ahli Gubernur Riau) 

2. Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Setdaprov Riau dari Thomas Larfo Dimeira ke Gunawan Agus Riyanto (Kabid ULP BPJ) 

3. Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Riau dari Ade Syahputra ke Herman (Kepala Biro Organisasi & Tata Laksana) 

4 Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Riau dari Dody Saputra Dinata ke Andreas Ilahargon (Kabag Dokumentasi & Pimpinan) 

5. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau dari Zul Anshari ke Indra (Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Riau) 

6. Plt Kepala Dinas Kesehatan Riau dari Widodo ke Heri Permana (Sekretaris Dinas Kesehatan) 

7. Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Riau dari Wiwik Suryani je Dr. Roni Bowo Lekson (Kepala BRIDA Riau) 

8. Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau dari Salman ke Wiwik Puji Rahayu (Kabid Pengelolaan & Pemasaran Hasil Kelautan & Perikanan) 

9. Plt Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau dari Ismon Diando Simatupang ke Sakinah (Sekretaris Dinas ESDM Riau) 

10. Plt Kepala Dinas Pariwisata Riau daro Roni Rakhmat ke Ade Yudistira (Sekretaris Dinas Pariwisata Riau).