Jajarta (Sangkala.id)-Kabar gembira datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Langkah monumental ini disambut penuh syukur oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang menyebutnya sebagai babak baru dalam penguatan peran pesantren di Indonesia.
"Alhamdulillah, ini hadiah terindah di Hari Santri. Wabil khusus saya berterima kasih kepada Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i yang telah memperjuangkan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren hingga terwujud," ujar Menag Nasaruddin usai memimpin Apel Hari Santri 2025 di halaman Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Usulan pembentukan Ditjen Pesantren telah melalui proses panjang. Pertama kali diusulkan pada era Menag Lukman Hakim Saifuddin tahun 2019, kemudian dilanjutkan pada masa Menag Yaqut Cholil Qoumas di tahun 2021 dan 2023. Terakhir, usulan ini kembali diajukan ke Kemenpan RB oleh Menag Nasaruddin Umar pada tahun 2024 hingga akhirnya disetujui oleh Presiden Prabowo.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyampaikan bahwa Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menandatangani Surat Persetujuan Izin Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
"Dengan surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden memerintahkan agar Ditjen Pesantren segera dibentuk di lingkungan Kemenag," jelas Wamenag.
Menurut Romo Syafi’i, pembentukan Ditjen Pesantren bertujuan memperbesar perhatian negara terhadap pesantren, baik dalam hal personalia, pendanaan, maupun program strategis.
"Pemerintah ingin semakin hadir dalam mendukung kemajuan pesantren di seluruh Indonesia," tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat tiga fungsi utama pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
"Semoga Ditjen ini menjadikan pesantren semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa," ujarnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, pembentukan Ditjen Pesantren akan menjadi tonggak penting konsolidasi lembaga pesantren secara nasional.
"Selama ini masih ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah. Dengan Ditjen, hal tersebut bisa tertangani lebih baik karena ada sistem kerja yang lebih luas dan terkoordinasi," tutur Menag.
Ia menambahkan, keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren menjalankan fungsi strategisnya dalam bidang pendidikan karakter, dakwah, serta pemberdayaan umat.
"Pemerintah ingin memastikan pesantren menjadi pusat pembentukan generasi santri yang kuat, cerdas, moderat, dan berakhlak mulia," ujar Menag.
Ke depan, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diperkuat untuk memastikan program pembinaan lebih tepat sasaran.
"Sertifikasi sudah berjalan, tapi kini akan diintensifkan agar data lebih valid dan pengawasan lebih optimal," tambahnya.
Apel Hari Santri 2025 berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Menariknya, seluruh petugas apel berasal dari pejabat eselon I Kemenag lintas agama, sebagai simbol kuatnya semangat moderasi beragama.
Dirjen Bimas Katolik Suparman bertindak sebagai Komandan Apel, sementara pembacaan Pancasila dilakukan oleh Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija. Dirjen Bimas Buddha Supriyadi membacakan Naskah Pembukaan UUD 1945.
Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno dan Kepala Badan Moderasi Beragama serta Pengembangan SDM M. Ali Ramdhani masing-masing membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. Doa penutup dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, sedangkan Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung menjadi pembawa acara, diiringi paduan suara Ditjen Bimas Kristen.
Apel tersebut dihadiri oleh pejabat eselon II, ASN Kemenag, serta ratusan santri dari berbagai lembaga pendidikan keagamaan di Jakarta.***
