Pekanbaru (Sangkala.id)-Pada sidang lanjutan gugatan sengketa Pilkada Siak, Senin (20/1/2025), seluruh dalil gugatan pihak pemohon Alfedri-Husni berhasil dibantah pihak Termohon (KPU), pihak Terkait (Paslon 02) dan Bawaslu Siak. Seluruh permohonan Pemohon Alfedri-Husni dalam 34 dalil dijawab tuntas para pihak.
"Sejak di awal persidangan saat membacakan permohonannya, Pemohon (Alfedri-Husni) tidak mampu menghadirkan angka-angka perolehan perselisihan hasil atau angka yang benar menurut versi Pemohon di persidangan MK. Ini sangat penting sekali namun terlewatkan oleh pemohon," kata pengamat politik Riau, Alexander Yandra pada awak media, Senin (20/1/2025).
Fatalnya lagi terungkap bahwa ternyata jumlah TPS yang didalilkan salah, yakni jumlah keseluruhan TPS yang seharusnya 829, tapi didalilkan 881 TPS. Tak hanya itu, muncul dua TPS dalam dalil persentase kehadiran pemilih yang ternyata TPS-nya tidak ada.
Apalagi kesalahan fatal pasangan petahana ini kemudian berhasil ditemukan pihak Terkait (Afni-Syamsurizal) dan mereka dinilai berhasil memperkuat jawaban dengan lebih spesifik dengan menegaskan bahwa Pemohon kurang akurat dalam pengajuan dalil gugatan terhadap penyebutan
"Kesalahan dalil ini cukup fatal untuk berpekara di MK. Karenanya sudah tepat ketika pihak terkait menyatakan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) sehingga dimohonkan untuk ditolak. Selain itu incumbent juga dinilai tidak mampu membedakan antara surat suara sah dan surat suara tidak sah," ungkap Alex.
Pemohon Alfedri-Husni justru lebih banyak mempersoalkan pelanggaran yang di luar kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Seperti tudingan terjadinya politik uang dan pembagian sembako, yang harusnya diselesaikan dulu oleh Bawaslu.
Pemohon juga mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), namun Pemohon tidak dapat menjelaskan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh tindakan Termohon bersama pihak terkait. Ini secara langsung menguntungkan pihak Terkait (02).
"Yang dihadirkan dalam dalil-dalil permohonan justru asumsi-asumsi Pemohon yang sangat bertolak-belakang, yang secara logika umum tidak mungkin hal itu dapat dilakukan oleh Termohon bersama pihak terkait. Apalagi Hakim di awal sidang juga sempat bertanya soal status pemohon selaku petahana. Ini kode keras, ditambah diperkuat pula oleh pernyataan Afni soal pemohon adalah incumbent yang menjabat hampir dua periode, sehingga tudingan TSM kepada pihak terkait mengada-ngada," kata Alex.
Selain itu, Pemohon juga mendalilkan tindakan Termohon yang secara terstruktur dan massif mengkondisikan surat suara sah menjadi surat suara tidak sah untuk 03 pada saat peroses penghitungan di tingkat TPS.
"Lagi-lagi, logika itu tidak masuk akal, karena peroses penghitungan surat suara untuk menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah dilakukan secara terbuka bersama pengawas TPS dan seluruh saksi pasangan calon," kata Alex.
Di akhir jawaban bakal calon Bupati Siak, Afni Z, selaku principal tampil langsung membacakan petitumnya untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.
"Ini mudah-mudahan memberi keyakinan pada hakim, karena Calon Bupati Siak terpilih hadir langsung membacakan jawaban dan petitumnya. Tak banyak prinsipal pihak terkait berani duduk di ruang sidang MK, biasanya diserahkan pada tim hukum," kata Alex.
Sidang sengketa hasil Pilkada Siak 2024, Senin sore dari pukul 13.00 - 16.00 Wib mendengarkan jawaban para pihak dipimpin langsung oleh Ketua MK sebagai Ketua Majelis Panel 1, Dr Suhartoyo, beranggotakan Dr M Guntur Hamzah dan Dr Daniel Yoesmic Foekh.***
