Bengklais (Sangkala.id)-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tidak cukup dilakukan ketika api sudah membesar. Menjaga tata air gambut, memperkuat peran masyarakat, dan memastikan kawasan yang telah direstorasi tetap berfungsi menjadi bagian penting dari pencegahan jangka panjang.
Pesan itu disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni saat melakukan kunjungan kerja ke Bengkalis, Provinsi Riau, Rabu (30/9/2026). Menteri Kehutanan didampingi Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, jajaran Forkopimda Riau, akademisi Universitas Riau, serta unsur terkait meninjau penanganan karhutla dan restorasi gambut di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kehutanan sekaligus meresmikan Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban, sebuah ruang kolaborasi yang diarahkan menjadi pusat konsolidasi, riset, edukasi, dan pembelajaran restorasi gambut.
Bupati Bengkalis Kasmarni memaparkan kondisi karhutla terkini. Berdasarkan ground check per 22 September 2026, luas karhutla di Bengkalis mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara pemantauan citra satelit per 28 September mencatat luas indikatif **8.573,25 hektare dengan 73 titik api.
Angka tersebut menunjukkan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Karhutla tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kondisi gambut, tata air, akses wilayah, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi antarinstansi.
"Karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama," tegas Kasmarni.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla dan membentuk Satgas Operasi Bersama melibatkan TNI dan Polri. Pemkab juga menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman, serta meningkatkan patroli dan koordinasi di kawasan rawan.
Dukungan pemerintah pusat turut diperkuat melalui anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar yang disalurkan melalui BPBD Kabupaten Bengkalis.
Namun, Kasmarni menilai kemampuan pemadaman harus berjalan beriringan dengan pencegahan. Pendekatan berbasis masyarakat, termasuk melalui **Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE)**, dinilai penting untuk mendorong pengelolaan lingkungan sekaligus membantu masyarakat membuka dan mengelola lahan tanpa pembakaran.
"Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah," ujarnya.
Di Tanjung Leban, Rumah Runding Restorasi dikembangkan sebagai ruang bertemunya pemerintah, masyarakat dan akademisi. Kawasan ini mencakup lanskap sekitar 2.400 hektare, dengan perhatian khusus pada pengelolaan tata air gambut.
Kasmarni menilai keberhasilan restorasi tidak cukup diukur dari luasan lahan yang dipulihkan. Pengetahuan masyarakat, kesadaran lingkungan, serta kemampuan menjaga kawasan menjadi ukuran penting agar pemulihan tidak berhenti sebagai proyek.
"Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut," katanya.
Pemkab Bengkalis juga menyiapkan sejumlah pengembangan kawasan. Dua pohon di kawasan Rumah Runding direncanakan menjadi ikon atau spot foto sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan. Selain itu, terdapat rencana pembangunan Tugu Bintangor, gerbang masuk melalui dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN, serta peningkatan akses jalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau.
Harapannya, Rumah Runding tidak hanya menjadi lokasi restorasi, tetapi berkembang menjadi pusat edukasi dan pembelajaran lingkungan.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menekankan keberlanjutan sebagai kunci pengelolaan gambut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur restorasi harus diikuti pemeliharaan dan keterlibatan masyarakat.
"Bagi saya, hari ini adalah gotong royong. Kita tidak hanya hadir ketika ada persoalan, tetapi bagaimana sejak awal kita menjaga, memulihkan yang sudah terganggu, dan memastikan masyarakat ikut menjadi bagian dari pekerjaan ini," kata SF Hariyanto.
Ia menilai pengalaman Tanjung Leban dapat menjadi pembelajaran bagi kawasan gambut lainnya di Riau. Infrastruktur tata air, kata dia, harus terus dikelola agar fungsi ekologis gambut tetap berjalan.
"Tidak cukup hanya dengan program dan infrastruktur, tetapi tata airnya juga harus dijaga," ujarnya.
Kehadiran Menteri Kehutanan di Tanjung Leban juga dinilai memberikan dukungan bagi penguatan pengelolaan gambut di Riau.
SF Hariyanto menegaskan, agenda tersebut bukan sekadar kunjungan ke satu lokasi restorasi. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan kawasan yang telah dipulihkan tetap terjaga, fungsi ekologisnya berjalan, dan masyarakat terlibat aktif.
"Gambut yang telah kita pulihkan harus terus terjaga tata airnya, tetap berfungsi secara ekologis, dan masyarakat terus terlibat aktif dalam menjaga ekosistemnya," katanya.
Kasmarni memastikan Bengkalis siap memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
Baginya, menjaga hutan dan lahan bukan pekerjaan musiman yang bergerak ketika titik api muncul. Pencegahan, restorasi dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi gerakan bersama yang konsisten.
"Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat," pungkasnya.***(Ramd)