Jakarta (Sangkala.id)-Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempercepat pembangunan kawasan perbatasan mendapat angin segar. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyatakan siap mengawal sejumlah usulan strategis yang diajukan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam audiensi di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Audiensi diterima Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, bersama jajaran. Pertemuan membahas berbagai kebutuhan mendesak di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di jalur strategis Selat Malaka.
Asmar menegaskan Kepulauan Meranti membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar pembangunan di wilayah terluar tidak tertinggal. Sejumlah usulan prioritas disampaikan, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), ambulans laut, revitalisasi sekolah, hingga percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Salah satu usulan yang menjadi perhatian ialah peningkatan sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Menurut Asmar, perubahan status jalan penting untuk memperkuat konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
BNPP RI merespons positif usulan tersebut. Makhruzi Rahman memastikan koordinasi lintas kementerian akan dilakukan guna mempercepat pembahasan berbagai program prioritas, termasuk peningkatan status jalan sesuai ketentuan yang berlaku.
BNPP juga memberi perhatian terhadap program BSPS. Sebanyak 763 calon penerima di Kepulauan Meranti telah menyelesaikan verifikasi lapangan. Program itu ditargetkan mulai berjalan pada awal Agustus 2026 dengan rencana peletakan batu pertama yang dihadiri menteri terkait.
Selain itu, BNPP membuka ruang koordinasi untuk pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai, serta pengembangan sektor ekonomi agar daya saing Kepulauan Meranti sebagai kawasan perbatasan semakin kuat.
Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin, meminta BNPP mengawal seluruh usulan hingga terealisasi. Ia menilai abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar, kebutuhan infrastruktur, rumah layak huni, serta pembangunan PLBN menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Jani Pasaribu. Ia berharap BNPP mendukung usulan penetapan Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Status tersebut dinilai menjadi pengungkit percepatan pembangunan dan investasi di Kepulauan Meranti.
Audiensi berakhir dengan komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dukungan BNPP diharapkan mempercepat realisasi berbagai proyek strategis, memperkuat konektivitas, mengurangi ketimpangan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Indonesia.***(asril)