Pekanbaru (Sangkala.id)-Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menilai Sarasehan Kebangsaan MPR RI menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas wawasan mengenai strategi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertema "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (20/7).
Asmar menegaskan pemerintah daerah harus terus berinovasi mencari sumber pembiayaan yang sah, akuntabel, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik," kata Asmar.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan investasi, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Asmar, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar program pembangunan tetap berjalan meski menghadapi tantangan fiskal yang semakin dinamis.
Sarasehan menghadirkan Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto. Keduanya menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sumber pembiayaan alternatif, termasuk obligasi daerah.
Melchias menjelaskan pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat seiring perubahan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah. Sementara itu, SF Hariyanto mengungkapkan transfer ke daerah di Riau turun dari sekitar Rp4 triliun pada 2025 menjadi Rp2,8 triliun pada 2026, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.
Asmar menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, dan Kepala Bappedalitbang Dr. Abu Hanifah.***(asril)