Pekanbaru (Sangkala.id)-Paripurna DPRD Riau, Rabu (26/11/2025), menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Riau. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Perda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.
SF Hariyanto menegaskan, penyusunan APBD bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan komitmen bersama untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Rancangan APBD ini bukan sekadar angka formalitas, tapi wujud tanggung jawab kita terhadap rakyat," tegasnya.
Struktur pendapatan daerah 2026 dirancang sebesar Rp8,254 triliun, terdiri atas:
* Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,279 triliun,
* Transfer dari pemerintah pusat Rp2,965 triliun, dan
* Pendapatan lain yang sah Rp9,25 miliar.
Pemprov Riau menitikberatkan strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak, perluasan sumber pendapatan, dan pengendalian kebocoran anggaran.
"Kami juga memperjuangkan optimalisasi pendapatan sawit dan potensi migas di Blok Rokan," ujar SF Hariyanto.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp8,3 triliun, difokuskan pada pelayanan dasar, infrastruktur publik, serta penguatan belanja produktif. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp66,8 miliar disiapkan sebagai bentuk kehati-hatian fiskal.
SF Hariyanto menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel, serta berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung konstruktif.
"Rancangan APBD ini harus menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat, bukan sekadar tabel angka," tutupnya.***(jin)