Pekanbaru (Sangkala.id)-Akses listrik belum sepenuhnya merata di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejumlah wilayah perdesaan dan kepulauan masih membutuhkan layanan kelistrikan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pun mendorong percepatan pemerataan jaringan PLN hingga ke daerah yang belum terjangkau.
Hal itu disampaikan Asisten I Setda Meranti, Tengku Arifin dalam sinkronisasi usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) bersama PT PLN (Persero) dan pemerintah pusat di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).
Tengku Arifin mengatakan Pemkab Meranti siap memperbarui dan memvalidasi data wilayah yang membutuhkan akses listrik. Pemerintah daerah juga siap membantu fasilitasi lahan, perizinan serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa.
Menurut dia, ketepatan data menjadi kunci agar pembangunan listrik menyasar wilayah yang benar-benar membutuhkan. Validasi juga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pembangunan.
"Pemkab Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk memastikan usulan lokasi Listrik Perdesaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan," kata Tengku Arifin.
General Manager PLN UID Riau dan Kepri Didik Wicaksono mengungkapkan, pada 2026 PLN mendapat penugasan pembangunan Listrik Perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau.
Namun, belum seluruh lokasi bisa dikerjakan. Sejumlah persoalan masih menghambat, mulai perizinan kawasan hutan, data lokasi yang ternyata sudah mendapat aliran listrik hingga temuan data ganda.
"Untuk tahun ini, khusus Provinsi Riau, kami mendapat penugasan 102 lokasi listrik perdesaan. Dari 102 lokasi ini memang belum semuanya clear, ada beberapa yang perlu dukungan dan kerja sama," ujar Didik.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto menjelaskan pembangunan listrik disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah.
Daerah yang berada dekat jaringan PLN dapat dilayani melalui perluasan jaringan distribusi. Sementara wilayah yang jauh dari jaringan dapat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik secara komunal maupun individual.
Eri juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data sekolah yang berada di wilayah belum berlistrik. Data tersebut diperlukan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.
Bagi Meranti, persoalan listrik bukan sekadar pembangunan jaringan. Kondisi geografis kepulauan membuat pemerataan akses energi membutuhkan perencanaan dan skema yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
Pemkab Meranti berharap sinkronisasi bersama PLN dan pemerintah pusat tidak berhenti pada pemutakhiran data. Hasilnya diharapkan berujung pada percepatan pembangunan sehingga masyarakat di wilayah yang hingga kini belum teraliri listrik dapat segera menikmati layanan energi yang layak.
Langkah ini juga sejalan dengan perhatian Pemkab Meranti terhadap persoalan kelistrikan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Sehari sebelumnya, Pemkab bersama Forkopimda bahkan meminta PLN segera memperkuat pasokan karena gangguan listrik berulang masih dirasakan masyarakat di sejumlah kecamatan.***(asril)
