Rohil (Sangkala.id)-Keluhan warga Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, tak jauh dari kebutuhan dasar: gaji yang terlambat, jalan menuju kebun yang sulit dilalui, hingga malaria yang masih menghantui.
Persoalan itu mencuat saat Anggota DPRD Rokan Hilir, Imam Suroso SE, menggelar reses masa sidang II 2026 di Labuhan Tangga Kecil, Sabtu (22/8) sore.
Warga meminta pemerintah tidak sekadar mencatat persoalan, tetapi segera mencari jalan keluar. Akses menuju kawasan perkebunan menjadi salah satu sorotan. Jalan tersebut penting bagi warga untuk beraktivitas sekaligus mengangkut hasil kebun.
“Persoalan akses jalan menuju kawasan perkebunan masyarakat sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, terutama mengangkut hasil perkebunan,” kata Imam.
Persoalan kesehatan turut mengemuka. Imam menyoroti kasus malaria yang masih tinggi di sejumlah wilayah Bangko, termasuk Kelurahan Bagan Barat.
“Masalah kesehatan, seperti kita ketahui, tingkat malaria masih tinggi. Bagaimana ini menjadi peran aktif pemerintah untuk menekan angka positif malaria,” ujarnya.
Menurut Imam, penanganan malaria tidak cukup mengandalkan tenaga kesehatan.
Kebersihan lingkungan menjadi benteng pertama. Warga diminta rutin membersihkan lingkungan dan tidak membiarkan sampah menumpuk atau kawasan sekitar menjadi tempat berkembangnya sumber penyakit.
Di tengah persoalan infrastruktur dan kesehatan, warga juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji. Imam meminta persoalan tersebut segera mendapat solusi agar hak pekerja tidak terus tertunda.
Ia mengatakan hasil reses akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Bersama pemerintah dan TAPD, terkait persoalan yang ada di tengah masyarakat, setelah reses ini kami akan panggil pihak pemerintah untuk menyampaikan hasil reses seluruh anggota DPRD,” katanya.
Imam menegaskan aspirasi warga tidak boleh berhenti sebagai catatan di lembar reses. Persoalan gaji, jalan, layanan kesehatan hingga ketersediaan obat akan dibahas sesuai kemampuan anggaran dan regulasi.
Bagi warga Labuhan Tangga Kecil, reses menjadi ruang untuk membuka kembali persoalan lama yang belum tuntas. Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah: menjawab keluhan warga dengan kebijakan dan tindakan nyata.***(zal)
