Meranti (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh alokasi 200 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Program itu merupakan tindak lanjut rapat koordinasi antara Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar bersama Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Menteri PKP RI Maruarar Sirait melalui zoom meeting beberapa waktu lalu. Rakor tersebut diikuti sekitar 40 kepala daerah dari wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan kawasan perbatasan di Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Meranti, Agustiono, mengatakan Meranti mendapat alokasi tahap pertama sebanyak 200 unit rumah.
“Alhamdulillah, pada tahap pertama program BSPS dari Kementerian PKP, Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh bantuan sebanyak 200 rumah,” ujar Agustiono, Rabu (20/5/2026).
Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada Mendagri sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Meranti.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat dan nyaman.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” kata Asmar.
Selain memperbaiki kualitas rumah warga, program BSPS juga diyakini mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, mengurangi jumlah RTLH, serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui distribusi material bangunan dan pelibatan tenaga kerja lokal.
Agustiono menjelaskan, bantuan rehabilitasi rumah tersebar di enam desa, yakni Desa Renak Dungun, Desa Mekong, Desa Alai, Desa Tenan, Desa Lukun dan Desa Sungai Tohor.
Seluruh calon penerima bantuan telah melalui proses verifikasi tenaga fasilitator yang ditetapkan Kementerian PKP RI.
“Verifikasi sudah selesai. Saat ini program masuk tahap pelaksanaan fisik dan material mulai didistribusikan. Kita berharap pelaksanaan berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Tito Karnavian menegaskan program BSPS merupakan bentuk kehadiran negara dalam menghadirkan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.
“Salah satu tugas BNPP dan pemerintah menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan agar kesejahteraan meningkat dan rasa nasionalisme semakin kuat,” ujar Tito.
Menteri PKP RI Maruarar Sirait menegaskan renovasi rumah rakyat menjadi salah satu program prioritas nasional sesuai arahan Presiden RI. Dukungan lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara inklusif dan berkelanjutan.***(asril)
