Pekanbaru (Sangkala.id)-DPRD Provinsi Riau melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau saat rapat paripurna persetujuan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 di Ruang Rapat DPRD Riau, Selasa (21/4/2026). Rekomendasi tersebut resmi disepakati bersama sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Paripurna itu menjadi momentum penting evaluasi capaian pembangunan selama tahun anggaran 2025. Melalui rekomendasi yang disampaikan, DPRD menuntut adanya pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program, peningkatan efektivitas anggaran, hingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menegaskan rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk kritik dan masukan serius agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Menurutnya, seluruh catatan DPRD harus dijadikan perhatian utama oleh pemerintah daerah.
"Rekomendasi DPRD bukan semata evaluasi, tetapi juga menjadi masukan konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik. Kami berharap seluruh rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah," tegasnya.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD harus dimaknai sebagai upaya bersama memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu, sinergi legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas pembahasan LKPJ yang dilakukan DPRD, khususnya Panitia Khusus, secara cermat dan penuh tanggung jawab. Ia menilai rekomendasi dewan merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pembangunan.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Rekomendasi yang disampaikan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pembangunan," ujarnya.
Hariyanto menegaskan Pemprov Riau berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara bertahap, terencana, dan terukur. Menurutnya, berbagai catatan DPRD akan dijadikan landasan dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan pembangunan ke depan.
Dengan disahkannya rekomendasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada seremonial rapat paripurna semata, tetapi benar-benar menerjemahkan kritik dan saran dewan ke dalam langkah nyata demi kemajuan Riau dan kesejahteraan masyarakat.***
