Karhutla Jadi Perhatian Nasional, Kepala Daerah Diminta Siapkan SDM, Perusahaan Pemilik Konsesi Wajib Patuhi Aturan

Karhutla Jadi Perhatian Nasional, Kepala Daerah Diminta Siapkan SDM, Perusahaan Pemilik Konsesi Wajib Patuhi Aturan

Pekanbaru (Sangkala.id)-Pemerintah pusat mempertegas komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026, seluruh kepala daerah diminta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat penanggulangan sejak dini, sementara perusahaan pemilik konsesi diingatkan untuk patuh terhadap seluruh aturan pencegahan kebakaran.

Apel kesiapsiagaan yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026), dipimpin langsung Menko Polkam RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan diikuti Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, jajaran TNI/Polri, BPBD, serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Djamari menegaskan, apel bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan simbol kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman karhutla yang selama ini menjadi perhatian dunia.

Ia menegaskan, kepala daerah harus segera menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, peralatan, maupun sistem koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi potensi kebakaran, terutama menjelang musim kemarau.

Selain itu, perusahaan pemegang konsesi di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan juga diminta tidak abai terhadap kewajiban mereka dalam menjaga wilayah operasional dari potensi kebakaran.

"Perusahaan pemilik konsesi harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah yang mereka kelola," tegasnya.

Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata internasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap upaya mitigasi dan pencegahan. Berbagai langkah strategis terus disiapkan, mulai dari modifikasi cuaca, operasi water bombing, patroli udara menggunakan helikopter, hingga pengisian embung serta pengelolaan kanal dan parit untuk menjaga tinggi muka air di kawasan gambut.

Djamari juga mengingatkan, hubungan manusia dengan alam bersifat timbal balik. Kerusakan lingkungan yang terjadi, menurutnya, merupakan cerminan dari tindakan manusia terhadap alam itu sendiri.

Apel kesiapsiagaan ini juga dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, bersama jajaran Forkopimda Riau.

Momentum tersebut menjadi penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, hingga pihak swasta untuk mencegah bencana karhutla yang selama ini menjadi ancaman serius bagi Provinsi Riau dan wilayah sekitarnya.***

#Pemerintahan

Index

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index