Rohul (Sangkala.id)-"Tidak boleh lagi ada titipan, tidak boleh ada pungutan liar, dan tidak boleh ada kecurangan.

Kalimat itu diucapkan tegas Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM, saat memimpin kegiatan Penandatanganan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Rokan Hulu, Selasa (24/6/2025).

Suasana ruang rapat pagi itu terasa berbeda. Tidak hanya penuh pejabat dan insan pendidikan, tetapi juga dipenuhi semangat perubahan. Bupati Anton berdiri di hadapan jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), kepala sekolah, dan para tamu undangan dengan satu pesan kuat: pendidikan di Rokan Hulu harus bersih dari praktik curang.

"Kita ingin semua anak Rohul memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Tidak boleh ada permainan, tidak boleh ada diskriminasi. Proses penerimaan murid baru harus berjalan transparan, jujur, dan profesional," tegas Bupati Anton disambut tepuk tangan peserta.

Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah, antara lain Wakapolres Rokan Hulu Kompol Rahmat Hidayat, Ketua DPRD Hj. Sumiartini, Sekda M. Zaki, serta Kepala Disdikpora Damri Poti bersama jajarannya.

Semua pihak menandatangani dokumen Fakta Integritas — sebuah simbol komitmen moral dan hukum untuk menyelenggarakan proses penerimaan siswa baru yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Rohul membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap anak mendapat hak pendidikan tanpa hambatan sosial maupun ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disdikpora Rohul, Damri Poti, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pendaftaran yang mudah diakses masyarakat-baik secara manual di sekolah maupun melalui platform digital.

"Kami akan kawal proses ini. Semua laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti. Tidak ada ruang bagi praktik curang. Kami ingin masyarakat yakin bahwa sistem ini benar-benar adil," ujar Damri dengan nada penuh keyakinan.

Selain menyiapkan sistem yang transparan, Disdikpora juga akan membentuk tim pengawasan khusus yang memantau setiap tahapan SPMB, mulai dari pengumuman hingga seleksi akhir. Masyarakat pun didorong aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.

* Pendidikan Gratis, Tanpa Beban Tambahan

Satu hal penting yang juga disampaikan dalam kegiatan ini adalah kebijakan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah negeri di Rokan Hulu.

"Pendaftaran murid baru tahun ini sepenuhnya gratis. Tidak boleh ada kutipan dalam bentuk apa pun. Ini sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bebas biaya," tegas Damri.

Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Penandatanganan Fakta Integritas bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata menuju transformasi moral dan sistemik dalam dunia pendidikan Rohul.

Dengan komitmen ini, Pemkab berharap agar tahun 2025 menjadi titik balik bagi sistem penerimaan siswa baru yang benar-benar transparan, adil, dan bebas pungli.

Anak-anak Rokan Hulu diharapkan dapat mengenyam pendidikan dengan penuh semangat tanpa harus takut tersingkir oleh praktik tidak sehat.

"Kami ingin pendidikan di Rohul menjadi cermin keadilan. Semua anak punya hak yang sama untuk belajar dan bermimpi," tutup Bupati Anton penuh harap.***(Adv/Ando)