Pekanbaru (Sangkala.id)-Pengungkapan dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Riau mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Riau I, Dewi Juliani. Namun, ia mengingatkan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Jaringan pemasok, penampung, hingga penadah harus dibongkar agar praktik mafia BBM subsidi tidak terus berulang.
Politikus PDI Perjuangan itu mengapresiasi langkah Polda Riau dan jajaran yang menangkap puluhan orang dalam pengungkapan kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi selama sepekan terakhir.
"Saya mengapresiasi langkah Polda Riau dan jajaran. Tetapi, pengusutan jangan berhenti pada pelaku yang ditangkap. Telusuri sampai ke akar-akarnya agar jaringan mafia BBM benar-benar diberantas," tegas Dewi dalam keterangannya, Minggu (25/10).
Menurut Dewi, penindakan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk pihak-pihak yang diduga mengendalikan pasokan dan menampung BBM hasil penyalahgunaan subsidi.
Pengusutan yang hanya menyasar pelaku lapangan berisiko tidak menyentuh aktor utama. Karena itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran distribusi, pihak yang memperoleh keuntungan, serta keterlibatan setiap orang berdasarkan bukti yang ditemukan.
Dewi juga menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama saat masyarakat mencari solar bersubsidi. Kondisi ini menjadi perhatian karena BBM subsidi seharusnya tersedia bagi kelompok masyarakat dan sektor usaha yang berhak menerimanya.
Ia menegaskan, pengawasan distribusi harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan kuota dan praktik penjualan BBM subsidi yang menyimpang dari ketentuan.
Menurut Dewi, BBM subsidi merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi. Jika distribusinya dikuasai pihak yang mencari keuntungan secara melawan hukum, masyarakat yang berhak justru berpotensi dirugikan.
Karena itu, Dewi mendorong Polda Riau mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, menindak pihak yang terbukti terlibat, serta memperkuat pengawasan di jalur distribusi hingga tingkat SPBU.***