Meranti (Sangkala.id)-Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN), koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dan pembagian tugas yang jelas untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Sudandri saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Peran, Tugas dan Fungsi serta Sinergi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
Mengusung tema “Membangun Mekanisme Koordinasi yang Terintegrasi dari Sekretariat Daerah sampai Perangkat Daerah”, rapat tersebut dihadiri staf ahli bupati, para asisten sekda, kepala OPD, dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Sudandri menyampaikan rapat koordinasi lintas OPD akan digelar rutin setiap bulan sesuai arahan kepala daerah. Forum ini menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan program yang telah selesai, sedang berjalan, maupun yang akan dilaksanakan tetap terarah dan sesuai target.
“Koordinasi harus terus diperkuat agar setiap program yang dilaksanakan perangkat daerah berjalan terarah dan dapat memberikan hasil yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tujuh Program Jadi Fokus Evaluasi
Dalam rapat tersebut, Sudandri meminta seluruh OPD menindaklanjuti tujuh program yang telah dicanangkan Pemkab Kepulauan Meranti. Program itu diarahkan untuk membangun pemerintahan yang bersih, disiplin, tertib, berintegritas, informatif, memiliki tata kelola yang baik, responsif, serta beridentitas dan berwawasan pembangunan.
Sebagai langkah awal, setiap OPD diminta mengevaluasi tiga aspek utama, yakni kebersihan dan penataan lingkungan kantor, kedisiplinan serta etos kerja pegawai, dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan pakaian dinas ASN.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur penerapan kebijakan sekaligus mengidentifikasi kendala di masing-masing perangkat daerah.
“Apabila masih ada OPD yang belum tertib dalam pelaksanaannya, perlu diketahui apa kendalanya sehingga dapat dicarikan solusi bersama,” tegasnya.
Pemkab Meranti juga akan menerapkan sistem reward and punishment atau penghargaan dan sanksi sebagai bagian dari penilaian kinerja aparatur. Tim penilai kebersihan dan kedisiplinan telah ditangani sekretariat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Selain disiplin kerja, pemerintah daerah menaruh perhatian pada pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi daring di lingkungan OPD. Setiap perangkat daerah diminta melakukan langkah pencegahan serta melaporkan jika menemukan kasus terkait.
Antisipasi El Nino dan Karhutla
Koordinasi lintas OPD juga diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino serta mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sudandri menilai persoalan tersebut membutuhkan respons cepat dan kerja sama antarlembaga agar langkah pencegahan maupun penanganan berjalan efektif.
Pada aspek tata kelola, ia meminta setiap OPD menertibkan administrasi, memperjelas pembagian tugas, dan menyusun alur kerja yang terstruktur. Setiap aparatur harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing agar program pemerintah berjalan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan informasi kedinasan turut menjadi perhatian. Sudandri mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan sesuai ketentuan.
Publikasi Pembangunan Diperkuat
Di sisi lain, setiap OPD didorong memperkuat komunikasi publik dengan berkoordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika. Informasi mengenai program, kegiatan, dan capaian pembangunan perlu disampaikan secara cermat agar masyarakat mengetahui perkembangan kerja pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan merumuskan regulasi mengenai informasi publik yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sudandri berharap rapat koordinasi bulanan tidak berhenti sebagai forum penyampaian arahan. Pertemuan tersebut harus menghasilkan mekanisme kerja yang terintegrasi, meningkatkan disiplin aparatur, dan memperjelas tanggung jawab setiap perangkat daerah.
Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, tantangan berikutnya ialah memastikan hasil rapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Koordinasi yang baik harus terlihat dari tertibnya administrasi, meningkatnya kinerja ASN, serta pelayanan publik yang semakin efektif dan dirasakan masyarakat.***(asril)