Meranti (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta PT Timah Tbk memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Program harus menjawab kebutuhan warga dan mendorong kemandirian ekonomi.
Pesan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Timah Tbk di Aula Kantor Bupati, Selasa (1/9/2026).
Asmar mengatakan karakter Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan pembangunan, mulai akses, kualitas sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hingga lapangan kerja. Karena itu, program PT Timah perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Ia mendorong pemberdayaan diarahkan pada sektor yang memiliki dampak langsung, seperti UMKM, keterampilan kerja, perikanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, pemuda, perempuan dan lingkungan.
"Kita ingin RIPPM yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Asmar.
Division Head Kundur Area PT Timah Tbk Ronanta mengatakan FGD menjadi ruang menyerap aspirasi masyarakat. Program pemberdayaan, kata dia, harus bisa diterapkan di sekitar wilayah operasional.
PT Timah pernah mengeksploitasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kepulauan Meranti. Namun aktivitas pertambangan belum kembali berjalan karena kendala lapisan tanah penutup atau overburden yang tebal.
Meski belum beroperasi, PT Timah tetap memperpanjang IUP selama 10 tahun. Perusahaan menyatakan tetap memiliki tanggung jawab sosial melalui program RIPPM.
Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau Wan Saiful Effendi menilai pembaruan RIPPM penting agar program sesuai kondisi aktual, potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
Ia meminta sektor perikanan, pertanian, usaha mikro dan kecil, pendidikan serta peningkatan keterampilan menjadi perhatian dalam penyusunan program.***