Pekanbaru (Sangkala.id)-Komisi III DPRD Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meninjau langsung progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di wilayah operasi WK Rokan, sebagai upaya memastikan remediasi berjalan sesuai standar lingkungan sekaligus mendorong pemanfaatan lahan menjadi aset produktif bagi masyarakat.
Peninjauan lapangan ini menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap proyek strategis pemulihan lingkungan. Selain memastikan pencapaian baku mutu ekologis, kegiatan tersebut diharapkan memberi dampak ekonomi melalui optimalisasi lahan pascaremediasi di wilayah operasional migas.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menegaskan komitmen lembaganya mengawal program pemulihan lingkungan hingga tuntas. Menurutnya, DPRD melihat keseriusan PHR menjalankan roadmap remediasi sampai 2030.
"Sinergi ini akan terus diperkuat agar setiap kendala di lapangan dapat diselesaikan secara kolaboratif. Targetnya, pemulihan lahan tidak hanya memenuhi aspek lingkungan, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Riau," katanya.
VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menyebut kunjungan tersebut memperkuat transparansi pelaksanaan program kepada DPRD Riau. Penanganan TTM, kata dia, merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan.
Hingga kini, PHR telah menyelesaikan pemulihan di 20 lokasi, sementara 43 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan aktif.
"Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar lingkungan yang tinggi agar operasional migas tetap menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Riau," ujarnya.
PHR juga telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh tahapan remediasi dilaksanakan dengan pengawasan teknis dan prosedur pengadaan sesuai Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas.
PHR dan Komisi III DPRD Riau berkomitmen memperkuat koordinasi untuk menjaga keberlanjutan program, meningkatkan keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance.***