Pekanbaru (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Raihan ini menjadi opini WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Negeri Junjungan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Bupati Bengkalis Kasmarni dan Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis, 18 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Juska Meidy Enyke Sjam mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu mempertahankan opini WTP. Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Bupati Bengkalis Kasmarni menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“LHP yang kami terima hari ini menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Kasmarni.
Menurut dia, opini WTP ke-13 berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh rekomendasi BPK, lanjutnya, akan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan bertanggung jawab guna memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Prestasi tersebut mempertegas konsistensi Bengkalis dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance dan akuntabilitas publik.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis dalam kegiatan itu, Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala BPKAD Aready, Kepala Diskominfotik Agus Sofyan, Sekretaris Inspektorat Dedy Kurniawan, Kabag Umum Setwan Dedi Suhendri, serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Wan Eva Yuliani.***(inf)