Kampar (Sangkala.id)-Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar terus diperkuat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen bersama itu mengemuka saat Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyambut kunjungan kerja Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Balai Bupati Kampar, Kamis (11/6). Kunjungan tersebut membawa agenda strategis berupa penyerahan data wajib pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan tahun 2025 di Kabupaten Kampar, sekaligus peninjauan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota.
Kehadiran Plt Gubernur Riau disambut jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini masih belum tergarap secara maksimal.
Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Kampar, termasuk upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut Ahmad Yuzar, data tunggakan wajib pajak yang diserahkan Pemerintah Provinsi Riau merupakan instrumen penting yang dapat membantu pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Kampar menyambut baik penyerahan data wajib pajak tunggakan tahun 2025 ini. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak diberlakukannya kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah kabupaten memiliki peran yang semakin besar dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi sangat penting agar potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.
Menurut Ahmad Yuzar, peningkatan penerimaan PKB tidak hanya berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Data Tunggakan Jadi Dasar Strategi Penagihan
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan pentingnya kerja sama lintas pemerintahan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia menilai masih terdapat potensi penerimaan pajak yang cukup besar apabila seluruh wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajibannya tepat waktu.
Penyerahan data tunggakan wajib pajak dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau kepada pemerintah kabupaten dan kota agar dapat melakukan pendekatan yang lebih efektif kepada masyarakat.
Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk pemetaan wilayah dengan tingkat tunggakan tertinggi, penyusunan strategi sosialisasi, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta berbagai pihak terkait.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Data yang diserahkan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar memperkuat koordinasi antarinstansi,” kata SF Hariyanto.
Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya membangun kesadaran masyarakat agar memahami manfaat pajak yang mereka bayarkan.
Berbagai pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya tidak terlepas dari dukungan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak.
Melalui optimalisasi penerimaan PKB, pemerintah berharap ruang fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Kampar sendiri terus berkomitmen mendukung berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di antaranya melalui sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, serta mendorong pelayanan yang semakin mudah dan cepat bagi wajib pajak.
Mendorong Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi
Usai kegiatan di Balai Bupati Kampar, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Riau berdialog langsung dengan pengurus koperasi dan masyarakat untuk melihat perkembangan program yang telah berjalan. Ia menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Ahmad Yuzar menegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pendapatan daerah, tetapi juga oleh tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sinergi untuk Kampar yang Lebih Maju
Kunjungan kerja Plt Gubernur Riau ke Kabupaten Kampar menjadi gambaran nyata eratnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan daerah.
Melalui optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penguatan kepatuhan wajib pajak, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, kedua pemerintah berharap tercipta fondasi pembangunan yang semakin kuat dan berkelanjutan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD, memperkuat kemampuan fiskal daerah, mempercepat pembangunan, dan pada akhirnya menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau secara keseluruhan.***(adv)