Meranti (Sangkala.id)-Bupati Asmar menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Kepulauan Meranti harus berlangsung transparan dan bebas praktik titipan.
Penegasan itu disampaikan Asmar saat menghadiri sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas SPMB jenjang SD dan SMP di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (3/6/2026).
Menurut Asmar, pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa sehingga proses penerimaan murid baru tidak boleh diwarnai diskriminasi, kolusi maupun nepotisme.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Sistem penerimaan murid baru harus bebas dari praktik diskriminasi, kolusi maupun nepotisme. Setiap keputusan harus didasarkan pada aturan yang jelas, data yang valid, dan pertimbangan yang adil,” kata Asmar.
Dalam kesempatan itu, Asmar juga meminta seluruh pemangku kepentingan pendidikan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait mekanisme SPMB.
Ia bahkan menegaskan tidak ada istilah sekolah favorit di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Sekolah favorit itu tidak ada. Semua sekolah memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Penandatanganan pakta integritas dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar proses penerimaan murid baru berjalan objektif, akuntabel, dan tanpa intervensi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto mengatakan pelaksanaan SPMB menjadi bagian dari upaya pemerintah menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Menurutnya, sistem penerimaan murid baru di Meranti kini dilaksanakan secara daring sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Tak hanya fokus pada penerimaan siswa baru, Pemkab Meranti juga tengah memperkuat pembangunan sektor pendidikan.
Tunjiarto mengungkapkan, pada 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat program revitalisasi untuk 84 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Sejumlah proyek bahkan telah memasuki tahap pelaksanaan oleh pemerintah pusat.
“Program prioritas pendidikan saat ini tidak hanya penerimaan murid baru, tetapi juga revitalisasi sekolah, pengembangan sekolah inklusif, penguatan sarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan,” katanya.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah daerah juga tengah mendorong pembangunan sekolah terintegrasi di Kecamatan Rangsang. Program itu kini memasuki tahap peninjauan lapangan dan koordinasi lintas sektor.
Sekolah terintegrasi tersebut dirancang menggabungkan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan guna memperluas akses belajar masyarakat.
Di sisi lain, digitalisasi pendidikan juga mulai diperkuat meski sejumlah wilayah masih menghadapi kendala jaringan internet dan pasokan listrik.
“Kita berupaya semaksimal mungkin agar anak-anak usia sekolah dapat menikmati pendidikan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak masyarakat terhadap pendidikan tetap terpenuhi,” ujar Tunjiarto.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, Dewan Pendidikan, pengurus PGRI, pengawas sekolah, kepala sekolah, serta pemangku kepentingan sektor pendidikan lainnya di Kepulauan Meranti.***(asril)