Jakarta (Sangkala.id)-Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (7/4/2026).
Pelantikan ini menjadi langkah strategis memperkuat sektor layanan ketenagakerjaan yang menyentuh langsung pekerja, pencari kerja, hingga dunia usaha. Dari total pejabat yang dilantik, 11 di antaranya berasal dari mekanisme seleksi terbuka menegaskan komitmen transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen ASN.
"Jabatan adalah kepercayaan untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa," tegas Yassierli.
Kemnaker saat ini menghadapi tantangan besar dengan mengelola 155,27 juta angkatan kerja. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi mendorong tuntutan layanan publik yang semakin cepat, responsif, dan berbasis data.
Karena itu, Menaker menekankan peran strategis pejabat yang baru dilantik dalam mendorong peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor krusial, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Selain itu, penguatan sistem data ketenagakerjaan dan tata kelola internal juga menjadi fokus utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia industri yang terus berkembang.
Dalam arahannya, Menaker memetakan tujuh tantangan mendesak yang dihadapi Kemnaker, di antaranya penguatan link and match tenaga kerja, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, hingga reformasi birokrasi.
Sebagai jawabannya, pemerintah menjalankan enam agenda transformasi, termasuk membangun kepercayaan publik, mentransformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, menyiapkan tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
"Ini bukan tugas ringan. Tapi dengan kerja profesional dan integritas, saya yakin pelayanan publik kita akan semakin berkualitas dan berdampak," pungkasnya.***
Adapun 12 pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Irma Puspita, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
2. R. Nurhidajat, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Jenderal
3. Dr. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., M.M. sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
4. Amran, S.T. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
5. Reni Rosyida Muthmainnah, S.K.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
6. Nasrun Ilmullah, S.E, M.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
7. Nuryanti, S.E., M.E. sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar, S.H., M.H. sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
9. dr. Muzakir, M.K.M. sebagai Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10. dr. Yessie Kualasari, M.K.K.K sebagai Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11. Baderi, S.Sos., M.E. sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
12. Dr. M. Heru Susanto, S.E., M.M. sebagai Inspektur III, Inspektorat Jenderal