Rohil (Sangkala.id)-Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, mengambil langkah keras menyikapi kisruh di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rohil (SPRH) yang berdampak pada kelangkaan BBM di SPBU milik daerah.
Dalam rapat darurat yang digelar di Mess Pemda, Jalan Perwira, Kamis (26/3), Bupati secara tegas memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap PT SPRH.
Langkah ini diambil menyusul berulangnya kekosongan stok BBM yang memicu keresahan masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil.
"Lakukan audit investigatif secara menyeluruh. Jika ada penyimpangan, bawa ke jalur hukum! Siapa yang bermasalah, berhentikan," tegas Bistamam dengan nada keras.
Tak hanya berhenti di audit, Bupati juga memastikan akan melakukan pembenahan total manajemen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Kita akan RUPS untuk memberhentikan Dirut PT SPRH dan menunjuk pejabat baru. Ini kondisi darurat," ujarnya.
Bupati bahkan memberi ultimatum tegas: SPBU Batu 4 harus kembali beroperasi normal dalam waktu tiga hari.
"Jangan sampai aktivitas masyarakat lumpuh, terutama nelayan," katanya.
Selain itu, ia memperingatkan manajemen SPBU agar tidak memberi ruang bagi praktik curang di lapangan.
"Yang coba bermain-main atau curang, berhentikan saja," tandasnya.
Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal, menambahkan bahwa kondisi semakin mendesak karena kebutuhan BBM meningkat menjelang Lebaran dan ritual Cheng Beng, sementara kuota yang tersedia terbatas.
"Struktur SPRH dan SPBU harus bertanggung jawab. Kuota kita hanya 32 KL," ujarnya.
Inspektur Daerah Rohil, Sarman Syahroni, memastikan pihaknya bergerak cepat menjalankan instruksi Bupati.
"Seluruh aspek akan kami audit secara transparan dan hasilnya segera dilaporkan," tegasnya.
Menutup rapat, Bupati kembali menekankan bahwa setelah audit dan pembenahan manajemen tuntas, operasional SPBU harus segera dipulihkan.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Rohil tidak akan mentolerir kelalaian maupun penyimpangan yang merugikan masyarakat. Audit investigatif menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan hingga tuntas dan memastikan krisis BBM tidak terulang kembali.***