Siak (Sangkala.id)-Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, angkat bicara soal polemik efisiensi beasiswa mahasiswa penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Isu yang berkembang menyebutkan mahasiswa PKH terancam putus kuliah akibat efisiensi, dibantah tegas olehnya.
Menurut Bupati Afni, hingga tahun anggaran 2025 beasiswa PKH masih menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai Rp40 miliar lebih. Dana itu sepenuhnya digunakan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), SPP, hingga berbagai kebutuhan pendidikan mahasiswa PKH.
"Perlu saya tegaskan, UKT mahasiswa PKH dibayar penuh sampai tamat kuliah. Tidak diganggu serupiah pun. Efisiensi hanya pada biaya hidup, karena itu masih bisa diatur dengan gaya hidup hemat," ujar Afni, Minggu (28/9/2025).
Sebagai contoh, kata Afni, seorang mahasiswa asal Siak yang kuliah di Batam menerima total bantuan Rp192,3 juta selama delapan semester, ditransfer langsung ke kampus. Bahkan biaya praktik KKN yang mencapai Rp20 juta, paspor, visa, hingga tiket pesawat juga ditanggung Pemkab Siak.
"Apakah pantas dikatakan anak PKH terancam putus kuliah, sementara UKT dan semua kebutuhan pokok pendidikan sudah kami tanggung penuh, bahkan masih diberikan biaya hidup Rp1,9 juta per bulan?" tegasnya.
Afni juga membandingkan dengan kondisi tenaga honorer di Siak yang bekerja belasan tahun dengan gaji hanya Rp1,6 juta per bulan.
"Logikanya, dengan Rp1,9 juta per bulan ditambah UKT penuh, mahasiswa PKH masih bisa kuliah dengan baik," ucapnya.
Lebih jauh, Bupati Siak menekankan pentingnya pemerataan bantuan pendidikan. Menurutnya, tidak adil jika hanya 700 mahasiswa PKH mendapat kucuran Rp40 miliar, sementara ribuan mahasiswa miskin non-PKH diabaikan.
"Tahun ini, berkat efisiensi biaya hidup PKH, kita bisa menyalurkan beasiswa prestasi untuk 6.600 mahasiswa non-PKH dengan anggaran Rp7,5 miliar. Mereka juga butuh akses pendidikan. Jangan sampai kita hanya fokus pada PKH, sementara anak-anak lain di luar data PKH tidak tersentuh," jelasnya.
Afni menutup dengan ajakan untuk melihat persoalan ini dengan hati nurani. "Sudahkah adil pemberian beasiswa ratusan juta rupiah per anak PKH, sementara ribuan anak miskin lainnya tidak kebagian? Efisiensi ini bukan pemotongan, melainkan ikhtiar agar lebih banyak anak Siak bisa terbantu menyelesaikan pendidikan mereka."***