Meranti (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Meranti dan Kantor Pertanahan ATR-BPN sepakat membentuk tim kerja bersama untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Kepulauan Meranti akibat kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Tim kerja bersama akan bekerja dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada.
Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan yang dilakukan, Selasa (17/6/2025) di Kantor Pertanahan ATR-BPN.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharuddin membawa Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sudandri SH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rokhaizal M.Pd, Asisten Administrasi Umum Drs. Mahdi, Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, Randolph Hutauruk, Kabid Pertanahan Dinas Perkimtan-LH, Maizathul Baizura dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Widya Puspasari untuk melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan ATR-BPN.
Sejumlah persoalan pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari pembangunan daerah dibahas dalam pertemuan tersebut.
Muzamil mengungkapkan, saat ini Pemkab Kepulauan Meranti tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan klasik diantaranya aset hibah pemerintahan terdahulu dan terkendalanya pembangunan akibat kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Disamping itu, peningkatan pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga peluang mendatangkan investasi bagi daerah juga menjadi ‘concern’ pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
"Membangun daerah tidak cukup hanya dengan semangat dan itikad baik saja, melainkan juga harus ditunjang dengan pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang baik pula. Untuk itu, kita harus punya semangat yang sama dan membuang segala bentuk ego sektoral dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi terbaik atas persoalan yang ada," ujarnya.
Kepala Kantor Pertanahan (ATR-BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti Dat Januarta Ginting menyatakan siap berkolaborasi dan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Wakil Bupati beserta jajaran dikantor kami. Arahan dan bimbingan Pemerintah Daerah sebagai ‘orang tua’ kami sangat kami butuhkan, tentunya kami siap meningkatkan kolaborasi dan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah kedepannya," ucap Dat Januarta Ginting.***(Asril)