Kampar (Sangkala.id)-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar menyoroti tingginya angka kemiskinan dan buruknya kondisi infrastruktur jalan yang masih menjadi persoalan serius di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar didorong lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026) malam, di Gedung DPRD Kampar.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kampar mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja daerah mencapai Rp2,653 triliun.
Juru Bicara Banggar DPRD Kampar, Hendri yang akrab disapa Hendri Domo, mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Kampar pada 2025 mencapai 6,29 persen atau sekitar 58.705 jiwa. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau sebesar 6,17 persen atau sekitar 460.964 jiwa.
Melihat kondisi tersebut, Banggar meminta Pemkab Kampar memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diminta mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Hendri, sinergi antar-OPD sangat diperlukan agar setiap program yang dibiayai APBD memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin.
Selain kemiskinan, Banggar turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan, terutama akses penghubung menuju desa yang masih banyak mengalami kerusakan dan berlubang.
Bahkan, terdapat ruas jalan dengan kondisi sangat memprihatinkan hingga masyarakat seolah-olah harus berkendara di dalam lubang.
“Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya,” ungkap Hendri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Siak Hulu-Perhentian Raja ini mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, khususnya ruas penghubung desa yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata.
Menurutnya, infrastruktur memadai menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Kampar yang memiliki beragam potensi wisata lokal hingga berskala nasional dan internasional. Jika didukung akses jalan yang baik, sektor pariwisata berpeluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam laporan Banggar tersebut, Hendri juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan pemenuhan mandatory spending atau belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal itu mencakup anggaran pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai, serta kewajiban belanja lainnya.
Pemenuhan belanja wajib, katanya, tidak boleh sebatas memenuhi ketentuan administratif penyusunan APBD. Anggaran tersebut harus diterjemahkan menjadi program berkualitas, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
Banggar juga meminta seluruh OPD lebih selektif menyusun program. Kegiatan yang dianggarkan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran.
Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Seluruhnya harus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kampar.
Berdasarkan struktur APBD Kampar 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.588.380.990.952. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2.653.380.990.952. Untuk menutup selisih anggaran, pemerintah daerah memperkirakan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp65 miliar.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, Ketua DPRD Ahmad Taridi, Wakil Ketua DPRD Iib Nursaleh, Zulpan Azmi dan Sunardi DS, serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, jajaran kepala OPD, dan pejabat di lingkungan Pemkab Kampar.***(feb)