APBD Riau 2027 Disepakati Rp10 Triliun, PAD Jadi Penopang Utama, Belanja Tembus Rp9,9 Triliun

APBD Riau 2027 Disepakati Rp10 Triliun, PAD Jadi Penopang Utama, Belanja Tembus Rp9,9 Triliun

Pekanbaru (Sangkala.id)-Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan mencapai Rp10,007 triliun. Di tengah tantangan fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang terbesar dengan kontribusi hampir 70 persen dari total pendapatan.

Persetujuan bersama tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (16/11/2026). Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan dan pembangunan Provinsi Riau tahun mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

Menurutnya, angka APBD 2027 merupakan hasil penyusunan, pembahasan dan penyesuaian antara pemerintah daerah bersama legislatif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp10.007.000.000.000. Dari jumlah tersebut, PAD menyumbang Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp9,907 triliun.

Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya peran PAD dalam menopang keuangan daerah. Dengan kontribusi sekitar 69,87 persen, kemampuan pemerintah menggali sumber pendapatan sendiri menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Riau.

Namun, besarnya target PAD juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah dituntut memastikan target penerimaan benar-benar dapat direalisasikan, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

SF Hariyanto menegaskan, seluruh perencanaan pendapatan dan belanja harus dilaksanakan secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap anggaran yang disepakati harus diarahkan untuk mendukung program prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian tahapan penyusunan dan pembahasan bersama, hari ini kita telah sampai pada tahap persetujuan Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027," ujarnya.

Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih terukur, sekaligus memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Riau.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan APBD setelah disepakati. DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Persetujuan APBD bukanlah akhir dari proses penganggaran. Justru, tahap pelaksanaan menjadi ujian berikutnya bagi pemerintah daerah dalam membuktikan efektivitas penggunaan uang rakyat.

Setelah disetujui bersama DPRD, Ranperda APBD Riau 2027 selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Proses tersebut bertujuan memastikan rancangan anggaran sesuai dengan kebijakan nasional dan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.***