Meranti (Sangkala.id)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pemerintah pusat melanjutkan program revitalisasi sekolah pada 2027. Pasalnya, meski sebanyak 72 satuan pendidikan telah mendapatkan bantuan sepanjang 2026 dengan anggaran lebih dari Rp50 miliar, masih banyak sekolah di daerah itu membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
Perjuangan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan yang difasilitasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau itu, Asmar diterima Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, bersama jajaran.
Asmar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah. Menurutnya, program tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di Kepulauan Meranti.
"Kami berharap program revitalisasi sekolah dapat terus berlanjut pada 2027 dan menjangkau lebih banyak sekolah. Dukungan pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan," ujar Asmar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Raja Yusran, menyebutkan 72 sekolah telah menerima program revitalisasi sepanjang 2026 dengan total anggaran lebih dari Rp50 miliar.
Namun, kebutuhan perbaikan sekolah masih cukup besar. Sejumlah bangunan dan fasilitas penunjang pembelajaran membutuhkan perhatian, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut.
Karena itu, Pemkab Meranti terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar program nasional dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan.
Selain memperjuangkan kelanjutan revitalisasi sekolah, Asmar juga mengusulkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Rangsang. Usulan tersebut disampaikan melalui skema konsolidasi, sedangkan rencana pembangunan baru masih terkendala persyaratan lahan minimal 20 hektare.
Direktur Jenderal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi demografi, persebaran penduduk dan kebutuhan peserta didik di setiap daerah.
Gogot juga menyoroti penurunan jumlah murid di sejumlah sekolah negeri. Ia mencontohkan enam SD negeri di Kota Yogyakarta yang pada tahun ajaran 2026 memiliki murid kelas I kurang dari 10 orang.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pertimbangan penting dalam merencanakan pembangunan pendidikan agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Menanggapi hal itu, Asmar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebutuhan pendidikan di daerah dapat terakomodasi melalui program nasional.
Audiensi turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari Provinsi Riau, yakni Bupati Bengkalis, Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Kuantan Singingi dan Bupati Rokan Hulu.
Asmar didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Randolf Willy Huta Huruk, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Irmansyah, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raja Yusran.
Pemkab Meranti berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya berlanjut melalui revitalisasi sekolah pada 2027, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kecamatan Rangsang.***(asril)