Rohil (Sangkala.id)-Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Bistamam menyampaikan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Rohil, Jumat (25/9) malam di Bagansiapiapi.
Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026. Dalam pidatonya, Bistamam menegaskan bahwa rancangan perubahan APBD disusun berdasarkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang sebelumnya telah disepakati bersama.
"Dimana pendapatan daerah pada ranperda perubahan diperkirakan sebesar Rp2,378 miliar, belanja daerah keseluruhan Rp2,382 miliar," ujar Bistamam di hadapan anggota dewan.
Ia juga menjelaskan bahwa pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp3,969 juta. Angka tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
Dari sisi pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah mengalokasikan Rp200 juta untuk penyertaan modal pada PT BPR Rohil, sementara Silpa tahun berkenaan tercatat sebesar Rp0 rupiah.
"Demikian pengantar nota keuangan atas APBD Perubahan dan selanjutnya kami mohon kesediaan dewan untuk membahas bersama," tambah Bistamam menutup penyampaiannya.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Ilhammi, didampingi Wakil Ketua Basiran Nur Effendi MIP. Dalam pembukaan sidang, Ilhammi menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS telah dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2026.
Menurut Ilhammi, perubahan APBD dimungkinkan apabila terjadi pergeseran antar unit organisasi, antar jenis belanja, adanya Silpa tahun sebelumnya yang harus digunakan, maupun kondisi darurat atau luar biasa yang memerlukan penyesuaian anggaran.
"Sebelumnya telah disampaikan ranperda tentang perubahan APBD 2026 kepada DPRD, untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, dan pada rapat ini disampaikan nota keuangan ranperda tentang perubahan oleh Bupati Rohil," jelasnya.
Usai penyampaian nota keuangan oleh Bupati, rapat paripurna kemudian diskors sementara sebelum dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. (zal)