Jakarta (Sangkala.id)-Delegasi Indonesia memilih meninggalkan ruang sidang saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Kamis (24/9) waktu setempat.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menilai langkah tersebut sebagai bagian dari sikap diplomasi Indonesia terhadap isu Palestina.
Menurut Syahrul, walkout mencerminkan komitmen Indonesia terhadap amanat UUD 1945 untuk menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
"Aksi walkout delegasi Indonesia adalah sikap yang tepat. Ini merupakan bentuk diplomasi yang menjalankan amanat UUD 1945," ujar Syahrul, Jumat (25/9).
Ia juga mengapresiasi sejumlah negara yang melakukan langkah serupa. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan perhatian internasional terhadap kondisi Palestina.
Namun, Syahrul mengingatkan solidaritas politik tidak berhenti pada aksi simbolik. Tekanan diplomatik, perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan perlu terus didorong melalui forum internasional.
"Solidaritas politik harus bergerak menuju tindakan nyata. Masyarakat internasional perlu menjaga tekanan diplomatik, memastikan perlindungan terhadap warga sipil, memperluas akses kemanusiaan, dan mendorong langkah konkret menuju terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdaulat," tegasnya.
Banyaknya delegasi yang meninggalkan ruang sidang, menurut Syahrul, memperlihatkan perhatian sejumlah negara terhadap perkembangan situasi Palestina. Ia mendorong forum multilateral seperti PBB memastikan prinsip hukum internasional dan kemanusiaan tetap menjadi pijakan dalam menangani konflik.
Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul juga mendorong penguatan diplomasi antarparlemen. Indonesia, katanya, dapat menggalang dukungan parlemen negara lain agar isu Palestina tetap menjadi perhatian dalam dinamika geopolitik global.
"Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap itu harus terus kita jaga, baik melalui diplomasi pemerintah maupun diplomasi parlemen," katanya.
Ia menegaskan tujuan diplomasi tersebut tetap mengarah pada pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup dalam negara yang merdeka dan berdaulat.***