Jakarta (Sangkala.id)-Peluang kerja ke Jepang mulai dibidik Pemerintah Provinsi Riau. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong Riau memperkuat kerja sama dengan Jepang, tidak hanya di bidang ketenagakerjaan, tetapi juga pendidikan dan investasi.
Dorongan itu disampaikan dalam pertemuan BKSAP DPR RI dengan Pemprov Riau dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Politik Kedutaan Besar Jepang Tanaka Motoyasu, Sekda Riau Syahrial Abdi, serta perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Syahrul menilai peluang tersebut perlu dijawab dengan menyiapkan generasi muda Riau sejak bangku sekolah. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat pembelajaran Bahasa Jepang di SMA dan SMK.
Penguasaan bahasa menjadi bekal penting bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan, mengikuti program magang, maupun masuk pasar kerja Jepang.
Tak berhenti pada pendidikan, Syahrul juga mendorong kerja sama program magang dan penempatan tenaga kerja asal Riau di Jepang. Jika skema Government to Government (G2G) belum dapat berjalan langsung, kerja sama Business to Business (B2B) dapat dijajaki dengan melibatkan perusahaan atau lembaga swasta yang memiliki kompetensi.
Peluang tersebut semakin terbuka setelah pihak Jepang menyampaikan kebutuhan tenaga kerja asing yang cukup besar. Dalam pertemuan itu, Tanaka Motoyasu menyebut kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang mencapai sekitar 260 ribu orang per tahun.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan dari sisi pelatihan. Riau masih menghadapi keterbatasan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Karena itu, penguatan dan penambahan LPK dinilai penting agar calon tenaga kerja Riau tidak perlu keluar daerah hanya untuk mendapatkan pelatihan sebelum mengikuti proses kerja ke Jepang.
Syahrul juga menyinggung pengalaman Lampung yang aktif mendorong pembelajaran Bahasa Jepang. Pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu rujukan bagi Riau dalam menyiapkan calon tenaga kerja sejak tingkat sekolah.
Kerja sama Riau-Jepang tak hanya soal tenaga kerja. Potensi investasi juga ikut dibawa ke meja pembahasan.
Syahrul menawarkan peluang investasi Jepang di sektor hilirisasi kelapa, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang memiliki perkebunan kelapa rakyat dalam skala besar.
Teknologi Jepang dinilai dapat dimanfaatkan untuk mengolah kelapa beserta produk turunannya, termasuk sabut dan tempurung, menjadi produk bernilai tambah.
Langkah tersebut diarahkan bukan sekadar menjual bahan mentah, tetapi mendorong pengolahan di daerah sehingga membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja baru. DPR RI juga mencatat potensi hilirisasi kelapa menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.
"Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau," kata Syahrul.
Pemprov Riau menyatakan mulai menyiapkan program pembelajaran Bahasa Jepang melalui kerja sama dengan Japan Foundation.
Program dirancang bertahap dari kelas X hingga kelas XII SMA. Selain meningkatkan kemampuan bahasa, program tersebut juga diarahkan untuk memetakan siswa yang berpotensi melanjutkan pendidikan, mengikuti magang, maupun bekerja di Jepang.***