Di tengah keluhan kepala daerah soal fiskal yang semakin sempit, ada pertanyaan yang layak diajukan: siapa kepala daerah yang berani meminta pemerintah pusat mengubah skema anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi transfer langsung untuk memperkuat pembangunan daerah?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan.
Di berbagai daerah, kepala daerah mengeluhkan ruang fiskal yang menyusut. Transfer ke daerah dipangkas atau ditunda. Akibatnya, pemerintah daerah harus menghitung ulang program pembangunan, pelayanan publik, hingga belanja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala daerah berada dalam posisi serba sulit. Mereka dituntut membangun jalan, memperbaiki sekolah, menyediakan layanan kesehatan, mengatasi persoalan kemiskinan, sekaligus menjaga ekonomi daerah. Namun, uang yang tersedia semakin terbatas.
Di sisi lain, tuntutan untuk mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat terus disuarakan.
Bupati Siak Afni Zulkifli termasuk kepala daerah yang cukup lantang menyampaikan persoalan itu. Ia pernah menyoroti ketimpangan antara kontribusi daerah dan pembangunan yang kembali ke daerah.
Menurut Afni, hasil bumi Siak yang dibawa ke pusat mencapai sekitar Rp1 triliun, sementara pembangunan jalan yang kembali ke daerah hanya sekitar satu kilometer. Pernyataan ini memperlihatkan satu persoalan klasik dalam hubungan pusat dan daerah: daerah merasa menyumbang besar, tetapi menerima kembali dalam porsi yang tidak sebanding.
Di tengah situasi itu, pemerintah pusat tetap menjalankan MBG dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Angka yang beredar untuk program tersebut mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah MBG baik atau buruk.
Pertanyaannya: apakah seluruh program tersebut harus dibiayai dengan skema yang sama ketika banyak daerah sedang mengalami tekanan fiskal?
MBG dan Ruang Fiskal Daerah
MBG tentu memiliki tujuan baik. Anak-anak membutuhkan asupan bergizi. Petani, nelayan, peternak, pedagang, hingga pelaku UMKM juga berpotensi mendapatkan pasar dari program tersebut.
Namun, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niatnya.
Anggaran ratusan triliun rupiah harus diuji dari efektivitas, ketepatan sasaran, dampak ekonomi, pengawasan, dan manfaat jangka panjangnya.
Jika sebagian anggaran besar tersebut dialihkan atau dirancang sebagai tambahan transfer ke daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memiliki ruang lebih luas untuk menentukan kebutuhan paling mendesak.
Ada daerah yang membutuhkan jalan.
Ada yang kekurangan ruang kelas.
Ada yang kesulitan membiayai layanan kesehatan.
Ada pula daerah yang membutuhkan jaringan air bersih, irigasi, transportasi, hingga penguatan ekonomi lokal.
Kebutuhan setiap daerah tidak seragam. Karena itu, kebijakan anggaran yang terlalu tersentralisasi berpotensi tidak selalu menjawab persoalan di lapangan.
Siapa yang Berani?
Di sinilah keberanian politik kepala daerah diuji.
Selama ini banyak kepala daerah mengeluhkan pemangkasan transfer pusat. Banyak pula yang meminta dana bagi hasil diperbesar. Namun, belum banyak yang secara terbuka menawarkan alternatif besar terhadap desain anggaran nasional.
Misalnya, berani mengatakan kepada pemerintah pusat:
Jika tujuan akhirnya kesejahteraan rakyat, mari hitung kembali prioritas anggaran.
Bukan berarti MBG harus dihentikan begitu saja. Tetapi, pemerintah dapat mengevaluasi skala, mekanisme, serta pembiayaannya. Sebagian anggaran dapat dipertimbangkan masuk ke skema transfer atau dana afirmasi daerah dengan formula yang transparan dan terukur.
Dengan begitu, daerah memiliki kewenangan lebih besar menentukan kebutuhan masyarakatnya.
Kepala daerah juga dapat mempertanggungjawabkan langsung penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat melalui APBD.
Jangan Jadikan MBG Sekadar Politik Anggaran
Program sebesar MBG tentu tidak boleh menjadi sekadar simbol keberhasilan pemerintah.
Semakin besar anggarannya, semakin besar pula tuntutan transparansi dan evaluasinya.
Keluhan mengenai kualitas makanan, persoalan distribusi, pemborosan, hingga kasus dugaan keracunan yang muncul di sejumlah daerah harus menjadi bahan evaluasi serius. Satu kasus saja menyangkut keselamatan anak sudah cukup menjadi alasan untuk memperketat pengawasan.
Pelayanan publik tidak boleh hanya diukur dari banyaknya paket makanan yang dibagikan.
Ia harus diukur dari manfaat dan keamanan yang diterima masyarakat.
Soal gizi pun tidak bisa dilepaskan dari keluarga. Orang tua memiliki pengetahuan tentang kondisi anak, kebiasaan makan, alergi, dan kebutuhan masing-masing. Negara seharusnya hadir memperkuat keluarga, bukan mengambil seluruh ruang keputusan.
Karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan model yang lebih fleksibel: bantuan gizi yang tepat sasaran, penguatan ekonomi lokal, edukasi gizi, serta dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan.
Daerah Jangan Hanya Menunggu
Kepala daerah punya pilihan: terus mengeluh tentang fiskal atau mulai menawarkan desain kebijakan alternatif.
Perjuangan dana bagi hasil penting. Namun, perjuangan itu akan lebih kuat jika disertai gagasan tentang bagaimana uang negara dibelanjakan secara lebih efektif.
Jika ada kepala daerah yang berani mengusulkan evaluasi besar-besaran terhadap skema MBG dan meminta sebagian ruang anggarannya dikembalikan kepada daerah dalam bentuk transfer yang adil, ia mungkin akan berhadapan dengan pemerintah pusat.
Tetapi di situlah keberanian seorang pemimpin diuji.
Sebab pembangunan tidak selalu membutuhkan program baru. Kadang yang dibutuhkan adalah uang yang cukup, kewenangan yang lebih luas, dan keberanian menentukan prioritas.
Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli uang itu bernama MBG, transfer daerah, dana bagi hasil, atau program lainnya.
Rakyat ingin jalan yang bagus, sekolah yang layak, layanan kesehatan yang mudah, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan pekerjaan yang tersedia.***